DPRD Kota Tegal

Pemprov Jateng Gelar Dialog Anti Korupsi, Wakil Ketua KPK : Komitmen Pakta Integritas Bukan Sekedar Formalitas

Bagikan

Kota Tegal- Terjaringnya beberapa kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi bukti lemahnya manajemen tata kelola keuangan daerah.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta agar seluruh kepala daerah se-Jateng memiliki integritas dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta termotivasi untuk mewujudkan clear and good governance.

Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi dalam gelar dialog anti korupsi bersama seluruh kepala daerah, Wakil Kepala daerah, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD se Jateng di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (30/3/2026).

Pada acara itu, Pemprov Jateng menghadirkan juga nara sumber dari KPK yaitu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto serta Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti untuk memberikan arahan khusus terkait upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, Ahmad Luthfi dalam kesempatan itu menyampaikan, agar di dalam menjalankan tugas-tugasnya, kepala daerah maupun pejabat publik di wilayahnya benar benar menanamkan integritas.

Menurut Ahmad Luthfi, integritas merupakan hal penting berkaitan dengan tanggung jawab diri sebagai pejabat publik, agar tidak melakukan tindakan menyimpang, apalagi mengarah ke tindak pidana korupsi. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan clear and good governance.

Menariknya, pada kesempatan itu Ahmad Luthfi juga berpesan agar KPK lebih mendahulukan pencegahan daripada penindakan dalam razia OTT.

“Saya mohon kepada KPK agar pencegahan lebih didahulukan. Penindakan itu yang terakhir. Kami perlu adanya pegangan, penerangan, dan pengawalan sehingga tidak menyimpang,” ujarnya.

Demi menjaga komitmen integritas para kepala daerah dan pejabat publik, pada momentum itu juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jateng, semua Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD se Jateng.

Secara prinsip, Pakta Integritas itu disepakati guna mendukung komitmen terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ahmad Luthfi menekankan, jika setelah penandatanganan pakta integritas dan mendapatkan arahan dari KPK namun masih ada yang menyimpang atau tertangkap korupsi, itu menjadi risiko dan tanggung jawab personal.

“Melanggar hukum itu azasnya personal. (Subyek hukumnya) barang siapa. Jadi sudah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab institusi,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dalam arahannya menyampaikan bahwa pencegahan memang menjadi salah satu kegiatan KPK selain kegiatan penindakan.

KPK juga sudah cukup masif melakukan upaya-upaya pencegahan untuk mengingatkan agar tidak melakukan tindakan-tindakan korupsi.

Dijelaskan Fitroh, tidak hanya di Jateng, KPK telah melakukan monitoring ke seluruh daerah. Sosialisasi pencegahan korupsi adalah inisiatif Gubernur di masing-masing wilayah.

Ditambahkan, dengan upaya pencegahan yang terus-menerus, serta sinergitas antara penegak hukum yang ada di daerah juga pihak-pihak pemerintah diharapkan mampu mengurangi perilaku koruptif.

“KPK berharap, setelah melakukan sosialisasi pencegahan dan menandatangani komitmen atau pakta integritas akan ada perubahan lebih membaik dalam manajemen tata kelola keuangan pemerintah daerah. Dan itu harus dilaksanakan, Pakta Integritas itu bukan sekedar formalitas,” pungkas Fitroh.

Hadir dalam acara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng Sumanto, Sekda Jateng Sumarno, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng.

Turut hadir secara langsung Pimpinan Daerah Kota Tegal, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, Ketua DPRD Kota Tegal Kusnendro, Wakil Walikota Tegal Tazkiyyatul Muthmainnah berserta Sekretaris Daerah Kota Tegal, Agus Dwi Sulistyantono.(Jayeng)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top