DPRD Kota Tegal

Pansus V Sampaikan Laporkan Hasil Pembahasan Terhadap Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Bagikan

Ketua Pansus V DPRD Kota Tegal Enny Yuningsih menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Laporan Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kota Tegal tentang Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penanggulangan Kemiskinan dibuat dengan tujuan untuk disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Tegal dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus V DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (26/8/2026).

Setelah dilaksanakan pembahasan sesuai dengan jadwal kegiatan yang
ditetapkan antara Panitia Khusus V DPRD Kota Tegal dengan Tim Asistensi Raperda Pemerintah Kota Tegal, konsideran menimbang sudah memenuhi unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Konsideran mengingat sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 Bab dan 37 Pasal, Rancangan Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, asas, maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup penanggulangan kemiskinan, sasaran dan pengelompokan penduduk. Hak dan tanggung jawab penduduk dan Pemerintah Daerah, rencana penanggulangan kemiskinan daerah, pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan daerah, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan kota, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

Mencermati pembahasan, Panitia Khusus V memberikan rekomendasi penggunaan DTSEN sebagai Sumber Data Utama
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar dijadikan sebagai sumber data utama dan acuan dalam penetapan sasaran program penanggulangan
kemiskinan, sehingga pelaksanaan intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat
sasaran.

Pengakomodasian masyarakat yang belum tercakup dalam DTSEN.Pemerintah Daerah perlu memastikan adanya mekanisme untuk mengakomodasi masyarakat yang secara faktual memenuhi kriteria tidak
mampu atau miskin, tetapi belum tercatat atau belum sesuai dalam DTSEN.

Mekanisme tersebut kata Enny perlu dirumuskan secara jelas dengan tetap mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data, mengingat proses verifikasi dan validasi data serta pemutakhiran desil tidak.dapat dilakukan dalam waktu singkat, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan
mekanisme penanganan sementara bagi masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan atau ketidakmampuan selama proses pemutakhiran data
berlangsung.

Penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) perlu memperkuat
koordinasi dan merumuskan mekanisme teknis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam menentukan kriteria, sasaran, bentuk intervensi, serta mekanisme penanganan terhadap masyarakat yang belum terakomodasi dalam DTSEN.

Pelaksanaan prioritas
program penanggulangan kemiskinan agar dilaksanakan secara terintegrasi
sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat. Intervensi dapat berupa bantuan
sosial, peningkatan keterampilan dan pelatihan bagi masyarakat usia produktif, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), serta program
pemberdayaan lainnya.

Sinkronisasi dengan Peraturan Wali Kota.Ketentuan lebih lanjut yang memerlukan pengaturan teknis agar dituangkan
dalam Peraturan Wali Kota, khususnya terkait mekanisme pengakomodasian.masyarakat yang belum memenuhi klasifikasi tertentu dalam DTSEN tetapi secara faktual membutuhkan intervensi atau bantuan pemerintah.

Koordinasi antara DPRD dan TKPK, DPRD Kota Tegal, khususnya Komisi II, perlu mengundang TKPK dan perangkat daerah terkait untuk melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Raperda Penanggulangan Kemiskinan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan kejelasan mekanisme implementasi setelah
Raperda ditetapkan.

Ketepatan sasaran intervensi
DTSEN agar digunakan sebagai alat ukur utama dalam pendistribusian program
dan bantuan penanggulangan kemiskinan dengan tetap memperhatikan kondisi faktual masyarakat. “Hal ini diperlukan agar program pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan,” tutup Enny.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top