KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Kota Tegal melaksanakan Kunjungan Lapangan (Kunlap) dan pengukuran lahan bersama DPKP3 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan), DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada Rabu (2/9/2026).
Ketua Pansus IX DPRD Kota Tegal Nur Fitriani menyampaikan,
LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
yang 87 persen 210 hektar dilakukan tinjauan lapangan dan pengukuran lahan oleh Pansus bersama DPKP3, DPUPR, BPN Tegal.
“Jika dimungkinkan hasilnya melebihi 210 akan dijadikan potensi LP2B bisa jadi 215 hektar atau berkisar 90 persen,” kata Fitriani.
Hal itu dalam rangka aturan Perpres terkait mengoptimalisasi program president dalam ketahanan pangan dan menjaga kawasan Sawah Lestari (SL).
Kewajiban ini kata Nur Fitriani berbanding lurus dengan hak dan kewajiban Pemerintah Kota Tegal dalam mendorong kawasan tersebut menjadi kawasan lestari atau sebagai sawah lestari.
Dalam Perda ini akan di masukkan hak dan kewajiban pemerintah dan tugasnya. Perda ini juga memberikan ruang dan perlindungan bagi petani terkait suportnya semua yang menunjang lahan seperti, irigasi, pupuk, bibit dan lainnya.
“Ini harus dilakukan cermat karena besarnya lahan juga besarnya juga budget yang harus dikeluarkan pemerintah dalam rangka mensuport,” ujarnya.
Lebih lanjut Nur Fitriani berharap, setelah dilakukan Perda ini diharapkan step selanjutnya adalah dasar untuk menentukan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan juga penyempurnaan pengajuan raperda RT RW.
Hasil kunjungan lapangan terkait dengan data LP2B yang akan menjadi salah satu dasar LP2B yang ada di Kota Tegal.
Wali Kota Tegal berharap bukan hanya 87 persen tapi 90 persen sehingga harus ada penambahan sekira 5 hektar lagi.
Kondisi saat ini ada lahan baku sawah tetapi tidak masuk LP2B. Selain itu ada juga LP2B tapi tidak produktif, ada juga lahan subur tapi tidak masuk LP2B.
“Secara umum yang harus digarisbawahi adalah, jangan sampai ketika nanti meningkatkan kapasitas suatu lahan menjadi LP2B kebijakan anggarannya tidak ada,” tutupnya.-(SUT)
