DPRD Kota Tegal

Muhammadiyah- NU Kota Tegal Sepakat Tolak Tempat Hiburan Helen’s Night Mart, Izin Bar Belum Terverifikasi

Bagikan

Kota Tegal- Dua ormas besar di Kota Tegal, yaitu Muhamadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) saling sepakat menolak keberadaan tempat hiburan malam di Kota Tegal.

Hal itu terungkap dalam diskusi akademis yang digagas oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Kota Tegal dengan tajuk Hirarki Vs Otonomi: Siapa Pegang Kendali Izin Hiburan Malam ? di SMK Muhammadiyah I Kota Tegal, Minggu (12/7/2026).

Kedua petinggi ormas, Ketua PC NU dr Muslih Dahlan dan Ketua PD Muhammadiyah dr Heru Wahyu Triyono masing-masing bertindak sebagai keynot speaker menyampaikan jika tempat hiburan malam lebih banyak mudharat nya dari manfaat maslahatnya bagi ummat.

dr Muslih Dahlan mengatakan, tempat hiburan malam secara keseluruhan adalah tidak banyak memiliki manfaat dan cenderung tidak maslahat bagi ummat.

“Pemerintah memiliki kewajiban melindungi rakyatnya dari hal hal yang bersifat mudharat. Oleh karena itu, berdirinya Helen’s Night Mart sangat disayangkan, demikian juga dengan tempat hiburan malam lainnya,” ujarnya.

Disisi lain dr Muslih juga menyampaikan satu kalimat bijak yang kerap digunakan para ulama dalam menyikapi kebijakan publik, yaitu Dar’ul mafāsidi muqoddamun ‘alā jalbil mashālih yang artinya menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

Hal senada disampaikan dr Heru Wahyu Triyono yang menegaskan Pemkot Tegal harus secepatnya merespon gejolak penolakan masyarakat terhadap tempat hiburan malam.

“Jika kebijakan ini dibuat tanpa norma maka masyarakat lebih bisa tak menggunakan norma. Pemkot harus bertindak tegas dan cepat, atau masyarakat akan turun memortal tempat hiburan malam,” jelas Heru.

Sejumlah peserta diskusi juga menyampaikan berbagai kekhawatiran terkait potensi dampak sosial yang dapat ditimbulkan serta meminta pemerintah mengambil langkah tegas.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Tegal drg Agus Dwi Sulistyantono yang hadir mewakili Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono menyampaikan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan mutlak terhadap sebuah regulasi meskipun memiliki hak otonomi.

Menurutnya, ada beberapa regulasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dan mewajibkan pemerintah daerah harus mematuhi dan menjalankan instruksi dari regulasi tersebut.

”Sebagai contoh regulasi yang berhubungan dengan soal investasi, pemerintah pusat melalui UU Omnibus Law telah mengatur mekanisme perizinan usaha melalui sistem aplikasi One Submisison Service (OSS). Bahkan jika pemerintah daerah menolak bisa terkena sanksi,” ujarnya,

Selain itu, Agus juga menyampaikan, untuk persoalan tempat hiburan malam Helen’s Night Mart secara umum sudah memiliki perizinan melalui OSS.

Agus menjelaskan, saat ini Helen Night Mart telah mengantongi izin restoran dan penyelenggara pertunjukan seni. Sementara itu, izin yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol yaitu Bar, masih dalam proses supervisi dan verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Menurut Agus, bahwa setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami memiliki persepsi yang sama bahwa aturan harus menjadi alat untuk bertindak. Bukan semata-mata melihat dari sisi ekonomi atau investasi, tetapi harus berdasarkan regulasi yang berlaku,” kata Agus.

Agus mengatakan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun peraturan yang berlaku, pemerintah akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Agus menilai, berbagai aspirasi, kekhawatiran, dan keresahan masyarakat yang muncul dalam diskusi tersebut justru menjadi momentum penting untuk bersama-sama mendorong penyusunan Perda Pengendalian dan Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol yang lebih komprehensif.

Melalui penyusunan perda tersebut, berbagai masukan masyarakat dapat dibahas bersama pemerintah dan DPRD sehingga menghasilkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan daerah sekaligus menjadi pedoman yang lebih kuat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian.

“Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penyusunan Perda Minuman Beralkohol. Apa yang menjadi keresahan dan kekhawatiran masyarakat dapat didiskusikan serta diakomodasi dalam penyusunan regulasi tersebut sehingga nantinya menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian,” ujarnya.

Agus juga menyampaikan, keberadaan pertunjukan seni yang diizinkan di lokasi tersebut diharapkan dapat melibatkan para seniman Kota Tegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pemerhati kabijakan publik Prof. Dr. Hamidah Abdurrachman, S.H., M.Hum., menilai proses perizinan Helen Night Mart masih belum sepenuhnya selesai.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara ketat, terutama terhadap kesesuaian operasional dengan izin yang telah diterbitkan.

Hamidah menegaskan, apabila ditemukan penjualan minuman beralkohol sebelum izin yang bersangkutan diterbitkan, pemerintah memiliki dasar untuk menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Hamidah juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya difokuskan pada Helen Night Mart, tetapi juga terhadap tempat usaha lain seperti hotel maupun toko yang memiliki aktivitas serupa.

Diskusi akademis itu dimoderatori tokoh teknokrat Abdullah Sungkar, dan turut menghadirkan sejumlah tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah, dan budayawan Kota Tegal.

Forum juga membahas implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, termasuk pembatasan usia pengunjung serta pentingnya penyusunan regulasi mengenai minuman beralkohol sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan pengendalian di daerah.

Sementara Abdulah Sungkar dalam ungaghannya di akun Facebook miliknya menegaskan, kalau izin pemanfaatan ruang hanya mendasari tinjauan fisikal tanpa mempertimbangkan lingkungan sosial dan persepsi serta image yang ditimbulkannya dari kegiatan yang mendapat izin dan legalitas, maka eksekusi regulasi penataan ruang dan pengawasannya akan tidak efektif.

“Kewajiban para ahli perencanaan dan penataan ruang untuk memperkuat literasi publik pada regulasi dan proses serta prosedur izin pemanfaatan ruang. Advokasi harus diberikan pada masyarakat terdampak agar dipenuhi hak-haknya untuk tinggal di lingkungan hunian yang bebas dari pengaruh negatif dari kegiatan yang diberikan izin ruangnya oleh pemerintah/daerah,” pungkas Sungkar.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top