DPRD Kota Tegal

Kondisi Kantor Rusak Berat, Bawaslu Kota Tegal Audensi ke DPRD

Bagikan

​Kota Tegal- Kondisi bangunan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal dinilai sangat memperihatinkan, karena beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah.

Hal itu terungkap dalam audensi Bawaslu ke kantor DPRD Kota Tegal, dan diterima oleh seluruh komisioner dan jajaran sekretariat, Jumat (31/7/2026).

Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, berharap perbaikan atau relokasi gedung dapat segera direalisasikan. Langkah cepat ini dinilai sangat krusial mengingat persiapan dan tahapan Pemilu diperkirakan sudah mulai berjalan pada pertengahan 2027.

“​Penanganan fasilitas kantor yang memadai menjadi kunci utama agar pelayanan publik serta proses pengawasan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan aman,” ujar Fauzan.

​Menurut Fauzan, audiensi ke DPRD adalah tindak lanjut dari penyampaian Bawaslu kepada Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, pada Februari–Maret lalu terkait kondisi kantor sekretariat yang saat ini digunakan.

Dijelaskan Fauzan, ​selama 8 tahun Bawaslu menempati aset milik Pemkot Tegal di kompleks Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB) yang dikelola Dinkop UKM dan selama itu pula belum pernah ada perbaikan yang berarti.

Fauzan menyampaikan, berdasarkan hasil kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), tingkat kerusakan bangunan utama kantor Bawaslu saat ini telah mencapai sekitar 78 persen.

Kerusakan mencakup atap yang sudah roboh, plafon yang berjatuhan dan berbagai kerusakan struktural lain yang membahayakan keselamatan staf dan pengunjung

​”Akumulasi kerusakan sudah cukup serius. Bahkan di tahun 2026 ini sudah ada beberapa kejadian atap roboh,” tegas Fauzan.

​Melihat kondisi tersebut, Bawaslu mengajukan permohonan penanganan kepada Pemerintah Kota Tegal, baik berupa perbaikan gedung maupun relokasi sementara.

​Dalam audiensi tersebut, muncul beberapa alternatif solusi yang dibahas bersama. Antara lain, Pembahasan opsi perbaikan. Baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III Sutari S.H, M.H mengusulkan pemanfaatan lantai 4 dan 5 gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tegal yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.

​Sutari menegaskan bahwa opsi relokasi sementara ke gedung MPP bisa menjadi jawaban agar proses perbaikan gedung PPIB nantinya tidak mengganggu kinerja Bawaslu, mengingat tahapan politik diperkirakan mulai berjalan sekitar Maret–April 2027.

​Untuk memastikan kelayakan ruang di gedung MPP, Komisi III DPRD Kota Tegal berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat dengan melibatkan DPUPR serta komisi terkait di DPRD.

Nantinya, Komisi I akan menangani aspek kelembagaan, Komisi II aspek pengelolaan aset daerah dan Komisi III: Menangani aspek teknis dan konstruksi.

​”Karena ini melibatkan lintas sektor, kami akan berkoordinasi secara ketat,” tandas Sutari.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top