DPRD Kota Tegal

Komisi III Soroti Biaya Operasional Pengelolaan Parkir Kawasan Alun-Alun, Sisdiono: Lebih Baik Tutup Saja

Bagikan

Kota Tegal- Komisi III DPRD Kota Tegal meradang setelah mengetahui biaya operasional untuk kelola parkir kendaraan di lahan sewa milik Jawa Tengah Agro Berdikari (JTAB) dan lahan sewa milik perusahaan swasta lebih besar dari perkiraan pendapatan per tahun.

Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 antara Komisi III dengan Dinas Perhubungan (Dishub) di ruang Komisi III, Rabu (19/8/2026) malam.

Ketua Komisi III DRPD Kota Tegal, Sutari, S.H, M.H membenarkan hal tersebut dengan menambahkan rapat pembahasan semalam terjadi deadlock dengan alasan Dishub tidak siap dengan per-angka-an yang dibahas.

“Ya tadi rapat terpaksa deadlock karena pihak Dishub belum siap dengan materi yang akan dibahas terutama dalam hal per-angka-an untuk anggarannya,” jelas Sutari usai rapat.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, Sisdiono Ahmad menegaskan, persoalan krusial dalam pembahasan dengan Dishub semalam itu seputar permohonan anggaran tambahan untuk melengkapi fasilitas di 2 area parkir milik Pemkot Tegal yang berada di kawasan Alun-Alun.

“Dalam pembahasan Komisi III dengan Dishub semalam, khususnya membahas soal parkir, kami mendapatkan data-data yang menurut kami sangat merugikan Pemkot Tegal,” jelas Sisdiono.

Menurut Sisdiono, dalam perhitungan untung rugi, jelas sekali Pemkot Tegal menanggung kerugian, karena biaya operasional dengan target pendapatan justru lebih besar.

“Biaya operasionalnya mencapai Rp 1,8 Milyar sedangkan target pendapatan hanya Rp 1,2 Milyar per tahun. Ini Pemkot malah tekor lho,” ujarnya.

Secara rinci Sisdiono menyampaikan, biaya operasional untuk sewa lahan milik provinsi yaitu JTAB Rp 425 juta per tahun. Kemudian sewa lahan milik swasta sebesar Rp 350 juta per tahun.

​Ditambah dengan membayar honor tenaga kerja dari outsourcing, itu pertama Rp 228 Juta dan Rp 200 Juta. Kemudian sewa untuk gate parkir Rp 425 juta serta fasilitas lain yang totalnya mencapai Rp 1,8 juta.

“Padahal targetnya kan cuma Rp 1,2 Milyar, artinya pemerintah rugi. Rugi Rp 600 Juta. Parkir ini kan menjadi sumber PAD. Maka kami dari Komisi III menyampaikan kalau memang rugi, tutup aja itu parkir yang model seperti itu dan dikembalikan seperti semula. Buat apa dibuat bagus-bagus tidak ada pemasukan,” ungkapnya.

Lebih jauh Sisdiono mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga mengatakan, jika dikelola Pemkot Tegal sendiri masih merugi lebih baik urusan parkir dikelola kan dengan pihak ketiga.

​”Maka perlu waktu yang cepat untuk ini, jangan sampai akhir tahun dibiarkan, artinya Pemerintah Kota Tegal ini rugi di dalam pengelolaan parkir. Saya kira begitu ya,” ujarnya.

Di sisi lain Sisdiono juga tidak setuju dengan pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pihak PDAM di halaman Water Leideng. “Serahkan saja kepada yang berwenang kelola parkir, PDAM tak perlu mengelola sektor selain urusan air bersih,” pungkasnya. (Jay)

​
​

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top