KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Komisi III DPRD Kota Tegal prihatin terhadap kondisi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal yang mengalami kerusakan cukup parah. Kerusakan parah berpotensi selain membahayakan juga mengganggu kinerja pengawasan, terutama menjelang dimulainya tahapan Pemilu mendatang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Sutari menyampaikan, bahwa pihaknya sudah menerima audiensi dari jajaran Bawaslu Kota Tegal yang dihadiri oleh seluruh komisioner dan jajaran sekretariat pada Jumat, 31 Juli 2026 kemarin.
”Audiensi kemarin merupakan tindak lanjut dari penyampaian Bawaslu kepada Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, pada Februari–Maret lalu terkait kondisi kantor sekretariat yang saat ini digunakan,” kata Sutari, Senin (3/8/2026).
Sutari menjelaskan bahwa Bawaslu selama ini telah menempati aset milik Pemerintah Kota Tegal di kompleks Pusat Promosi dan Informasi Bisnis (PPIB) Jalan Kolonel Sugiono Kota Tegal yang dikelola Dinkop UKM selama delapan tahun. Namun, sepanjang periode tersebut, belum pernah ada perbaikan secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), tingkat kerusakan bangunan utama kantor Bawaslu saat ini telah mencapai sekitar 78 persen. Kerusakan mencakup atap yang sudah roboh, plafon yang berjatuhan dan berbagai kerusakan struktural lain yang membahayakan keselamatan staf dan pengunjung
”Akumulasi kerusakan sudah cukup serius. Bahkan di Tahun 2026 ini sudah ada beberapa kejadian atap roboh,” terang Sutari.
Melihat kondisi tersebut, Bawaslu mengajukan permohonan penanganan kepada Pemerintah Kota Tegal, baik berupa perbaikan gedung maupun relokasi sementara.
Saat audiensi muncul beberapa alternatif solusi yang dibahas bersama. Antara lain, Pembahasan opsi perbaikan, baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Komisi III mengusulkan pemanfaatan lantai 4 dan 5 gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tegal yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
Sutari menegaskan bahwa opsi relokasi sementara ke gedung MPP bisa menjadi jawaban agar proses perbaikan gedung PPIB nantinya tidak mengganggu kinerja Bawaslu, mengingat tahapan politik diperkirakan mulai berjalan sekitar Maret–April 2027.
Untuk memastikan kelayakan ruang di gedung MPP, Komisi III DPRD Kota Tegal berencana melakukan kunjungan lapangan dalam waktu dekat dengan melibatkan DPUPR serta komisi terkait di DPRD. Nantinya, Komisi I akan menangani aspek kelembagaan, Komisi II aspek pengelolaan aset daerah dan Komisi III menangani aspek teknis dan konstruksi.
”Karena ini melibatkan lintas sektor, kami akan berkoordinasi secara ketat,” ujar Sutari.
Terpisah Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, berharap perbaikan atau relokasi gedung dapat segera direalisasikan segera. Langkah cepat ini dinilai sangat krusial mengingat persiapan dan tahapan Pemilu diperkirakan sudah mulai berjalan pada pertengahan 2027.
“Penanganan fasilitas kantor yang memadai menjadi kunci utama agar pelayanan publik serta proses pengawasan pemilu dapat berjalan dengan optimal dan aman,” ucap Fauzan.-(SUT)