DPRD Kota Tegal

Keberadaan 11 Bar, 25 Karaoke, 32 Rumah Pijat, dan 19 Spa di Kota Tegal Jadi Sorotan

Bagikan

Suasana Raker Komisi III DPRD Kota Tegal bersama Disporapar dan Satpol PP. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Hingga Desember 2025 di Kota Tegal tercatat ada 11 Usaha Bar, 25 Karaoke, 32 Rumah Pijat, dan 19 Spa jadi sorotan.

“Berdasarkan data Online Single Submission (OSS), terdapat 84 jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sektor usaha pariwisata yang menjadi bagian dari aktivitas usaha di bidang pariwisata,” kata Plt Kepala Disporapar Kota Tegal, Dian Eka Kusumawardhani, saat Rapat Kerja (Raker)
Komisi III DPRD Kota Tegal bersama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tegal, Senin (1/9/2026).

Raker membahas evaluasi tempat hiburan malam dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari didampingi Sisdiono, Beni Ageng Penggalih, M Ali Mashuri, Abdul Ghoni, dan Masruri.

Hadir Plt Kepala Disporapar Kota Tegal Dian Eka Kusumawardhani, Kasatpol PP Budio Pradipto beserta jajaran.

Plt Kepala Disporapar Kota Tegal, Dian Eka Kusumawardhani menjelaskan, berdasarkan data perizinan melalui OSS hingga Desember 2025, tercatat terdapat 11 usaha bar, 25 usaha karaoke, 32 rumah pijat, dan 19 usaha spa di Kota Tegal.

Kepala Satpol PP Kota Tegal Budio Pradipto mengatakan, terkait dengan pengawasan hiburan malam sebenarnya untuk pengawasan tempat usaha pariwisata sudah ada mekanismenya.

“Di Perda 5 Tahun 2025 disebutkan ada Tim terpadu. Kami sepakat Tim ini akan di buat di bulan september. Jadi Satpol tidak sendirian,” ujar Budio.

Di Perda itu kata Budio juga ada pencabutan terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah dilakukan Satpol kalau ada aduan. “Kalau kita akan menjatuhkan hukuman atau sanksi ini kewenangan Tim terpadu,” terang Budio.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Sutari mempertanyakan seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh Tim terpadu Pemerintah Kota Tegal.

Tim sampai saat ini masih berjalan tapi, sifatnya insidentil berdasarkan aduan, dalam tahun ini lebih ke insidentil laporan atau dijadwalkan muncul notifikasi di sistem OSS. “Ijin usaha harus tetap mengikuti koridor aturan yang ada di Kota Tegal,” terang Sutari.

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top