KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal memandang penetapan Raperda tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan memiliki
kedudukan yang sangat mendasar dan strategis bagi masa depan Kota Tegal.
Secara geografis, Kota Tegal berdiri di garis pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah. “Konsekuensinya, daerah kita menghadapi kerentanan hidrologis ganda yang nyata. Seperti ancaman limpasan curah hujan tinggi yang kerap menimbulkan
genangan air (pluvial flood), fenomena pasang air laut atau banjir rob menahun yang diperparah oleh penurunan muka tanah (land subsidence),” kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Kota Tegal, Mochamad Ali Mashuri saat membacakan Pandangan Akhir (PA) tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (6/10/2026).
Kondisi alamiah kata Ali Mashuri diperberat oleh dinamika urban dan aktivitas masyarakat sehari-hari. “Kita menyaksikan masih
maraknya alih fungsi saluran, sedimentasi lumpur yang dibiarkan menebal, hingga perilaku pembuangan sampah rumah tangga dan limbah cair tanpa penyaringan langsung ke saluran pedestrian dan drainase kota,” ujar Ali.
Perda Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan harus menjadi instrumen hukum operasional yang mampu merekayasa lingkungan dan menyelamatkan ruang hidup warga dari genangan air.
Fraksi PKS menegaskan, penyelenggaraan drainase harus
tunduk pada master plan sistem drainase perkotaan yang
terintegrasi dari hulu hingga muara laut. Mengingat elevasi
permukaan Kota Tegal yang relatif rendah dan datar, optimalisasi sistem polder yang memadukan tanggul keliling, kolam retensi, pintu air, dan rumah pompa dengan kapasitas debit yang memadai adalah kunci mutlak.
Pembangunan
saluran baru maupun normalisasi saluran harus sinkron secara hidraulika, bukan sekadar proyek tambal sulam tahun anggaran.
Fraksi PKS DPRD Kota Tegal mendesak terwujudnya kolaborasi lintas perangkat
daerah yang terpadu.
DPUPR memastikan keandalan struktur saluran dan fungsi operasional pompa, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memperkuat pengelolaan sampah dan pengawasan baku mutu limbah cair, Disperkim mengawal ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan serta penerapan sumur resapan/biopori, Satpol PP bertindak tegas menegakkan aturan terhadap pendirian bangunan liar di atas sempadan saluran inspeksi, serta koordinasi aktif bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pemeliharaan sungai limpasan dan saluran primer regional.
Ego sektoral harus ditinggalkan demi keselamatan warga Tegal dari bahaya genangan. Kelemahan utama penegakan regulasi di daerah sering kali
bermula dari kelambanan penetapan peraturan pelaksana.
Mengingat batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang dan
perda, Fraksi PKS mendesak Wali Kota Tegal untuk segera
menyusun dan mengundangkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai pedoman operasional teknis.
Perda ini telah memuat pasal larangan yang tegas, larangan
mendirikan bangunan di atas saluran air, larangan merusak
tanggul, serta larangan membuang limbah dan sampah padat ke jaringan drainase.
Fraksi PKS meminta eksekutif tidak ragu menjatuhkan sanksi administratif hingga sanksi pidana denda bagi pihak yang merusak saluran atau membuang limbah
sembarangan. Namun demikian, penegakan hukum wajib
dibarengi dengan pendekatan edukatif dan fasilitas penunjang.
Bagi para pedagang kaki lima dan sentra kuliner, Pemkot
harus menyediakan titik penampungan limbah cuci terpadu (grease trap) agar minyak dan sisa makanan tidak langsung digelontorkan ke gorong-gorong pedestrian.
Penataan ekonomi
rakyat harus berjalan selaras dengan kepatuhan memelihara
kebersihan fasilitas umum.
Perencanaan merupakan fondasi utama dalam setiap proses
pembangunan fisik, mulai dari drainase hingga infrastruktur
publik lainnya. Kualitas dokumen perencanaan menentukan efisiensi anggaran, presisi teknis pelaksanaan, dan
kemanfaatan jangka panjang bagi warga.
Fraksi PKS mencermati adanya kelemahan mendasar pada mutu
perencanaan Tahun 2026 jika disandingkan dengan tahun
sebelumnya. Hal ini terindikasi dari masih munculnya kendala
teknis lapangan yang bersumber dari ketidaksesuaian
dokumen teknis, penyesuaian desain di tengah jalan, hingga
pekerjaan fisik di sejumlah titik yang belum tuntas secara
optimal.
Fraksi PKS mendesak Pemerintah Kota Tegal untuk memperketat tahapan perencanaan melalui survei
topografi dan lapangan yang komprehensif, penyusunan DED
yang realistis, validasi data teknis yang teruji, serta
sinkronisasi lintas perangkat daerah.
Perencanaan yang presisi adalah kunci untuk mencegah inefisiensi anggaran akibat pekerjaan ulang (rework) dan menjamin infrastruktur berfungsi optimal bagi masyarakat.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Tegal
menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tegal.-(SUT)