KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tegal menyampaikan Pendapat Akhir (PA) Raperda Penanggulangan Kemiskinan oleh M Masruri pada Rapat Paripurna, Rabu (26/8/2027).
Juru bicara Fraksi PKB Kota Tegal Masruri menyampaikan enanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
“Kami Fraksi PKB berharap agar dalam penyusunan RKPD, pemerintah daerah perlu menyusun indikator-indikator penanggulangan kemiskinan yang disesuaikan dengan situasi dan data terbaru, dan menerapkan target-target capaian penanggulangan kemiskinan yang lebih progresif sehingga kedepan tidak ada lagi keluarga miskin,” kata Masruri.
Sasaran dan ruang lingkup Raperda ini hendaknya mencakup jenis basis data yang perlu diatur lebih rinci dalam peraturan Wali Kota agar dapat dilakukan kalibrasi dan sinkronisasi serta menghindari terjadinya data ganda yang berakibat pada tidak efektif dan tidak efisiennya program-program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan.
Selain itu kata Masruri perlu juga diatur periodisasi dan evaluasi data dalam rangka perbaruan data karena kondisi keluarga miskin yang dinamis.
Fraksi PKB juga berharap agar program penyediaan pelayanan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Raperda ini, benar-benar dapat segera dilaksanakan keseluruhannya dan dapat meng-cover semua kebutuhan kegiatan pendidikan dari seluruh keluarga miskin. “Sebab, pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan dan memegang peranan penting dalam percepatan penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Masyarakat Kota Tegal yang bersifat majemuk dengan keberagaman suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal, memerlukan pembinaan ideologi pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan guna membina kerukunan dan toleransi, sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjiwai nilai-nilai pancasila.
Maka, dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pengamalan dan implementasi pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan masyarakat daerah Kota Tegal yang pluralistik, pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, sebab keberadaan peraturan ini dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas dalam mengalokasikan program dan anggaran sosialisasi nilai-nilai kebangsaan.
Fraksi PKB berharap agar isi dan pelaksanaan perda ini tidak tumpang tindih dengan kewenangan dinas pendidikan formal serta tetap mematuhi aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kemudian dalam hal pembinaan tidak hanya menyasar kalangan birokrasi atau dunia pendidikan, tetapi juga menyentuh masyarakat umum, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya menggunakan metode yang persuasif, humanis, serta memanfaatkan teknologi agar mudah diterima oleh generasi muda.
Program pembinaan harus ditindaklanjuti secara nyata oleh perangkat daerah terkait, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), dan dievaluasi efektivitasnya secara berkala.
“Setelah kami mencermati beberapa hal akhirnya fraksi kami bisa memahami dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, maka Fraksi PKB menerima Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Raperda Kota Tegal tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah.-(SUT)