KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Amanat Persatuan (FAP) mengapresiasi kinerja pemerintah Kota Tegal yang telah menyusun dan menyampaikan dokumen LKPJ tepat waktu. LKPJ ini merupakan Instrument penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal H Muhamad Ilyas dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi
terhadap Rancangan Peraturan DaerahnTentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD 2025 pada Rapat Paripurna, Senin (6/7/2026).
Fraksi Amanat Persatuan memandang LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)
bukan sekedar kewajiban adminitratif atau laporan realisasi anggaran semata, melainkan tolok ukur atas pencapaian program program yang telah dijanjikan kepada Masyarakat.
FAP juga mengapresiasi atas keberhasilan pemerintah Kota Tegal mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK atas laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Hal itu merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah daerah selalu berkomitmen untuk tatakelola keuangan yang baik namun berdasarkan pencermatan terhadap dokumen LKPJ Wali Kota Tahun anggaran 2025.
FAP memberikan beberapa catatan rekomendasi.
Berdasarkan catatan realisasi pendapatan TA 2025 target Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,22 Triliun, namun hanya bisa terealisasi sebesar 1, 18 trilun
atau 97 persen dari target yang telah dicanangkan maka FAP mendorong pemerintah untuk memperkuat intensifikasi pajak retribusi dan terutama pengelolaan asset daerah yang tarif sewa atau tarif pinjamnya masih jauh dari harga pasar yang sesungguhnya hal ini dikandung maksud agar
ketergantungan keuangan daerah pada transfer pusat dapat berkurang.
Selain itu, realisasi belanja sebesar 1,14 Triliun atau 91,8 persen, FAP menyoroti masih adanya yang terlambat dilaksanakan diakhir tahun, meminta OPD membuat timeline pengadaan agar serapan Anggaran merata dan tidak menumpuk di triwulan IV.
Adanya rangkap jabatan dilingkungan pemkot Tegal yang menyebabkan tidak optimalnya pelayanan karena waktu dan energi yang berbagi. Lemahnya pengawasan melekat di internal OPD menurunnya kepercayaan
public terhadap netralitas dan profesinalisme birokrasi rawan KKN dalam proses penganggaran dan kebijakan.
Seluruh temuan BPK harus ditindak lanjuti 100 persen agar tidak terulang kembali. Fraksi Amanat Persatuan meminta laporan tindak lanjut
disampaikan secara berkala ke DPRD.
Berdasarkan uraian diatas Fraksi Amanat Persatuan DPRD kota Tegal secara prinsip dapat menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahap selanjutnya dengan
catatan saran dan masukan kami diakomodir.
“Kami berharap pembahasan
bersama antara Eksekutif dan Legislatuf berjalan konstruktif demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat Kota Tegal,” tutup Ilyas.-(SUT)