DPRD Kota Tegal

Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal: Pemkot Defisit Meningkat 81,43 Persen Harus Dijelaskan

Bagikan

Juru bicara Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal M. Ilyas menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Amanat Persatuan (FAP) DPRD Kota Tegal memberikan perhatian serius terhadap peningkatan defisit
APBD. Defisit meningkat dari Rp36,776 miliar menjadi Rp66,723 miliar, atau naik 81,43
persen.

Kenaikan defisit tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal harus menjelaskan.

Pemerintah menyebut pembiayaan perubahan APBD difokuskan pada penggunaan
SiLPA Tahun 2025 untuk membiayai belanja daerah. “Kami tidak mempersoalkan penggunaan SiLPA sepanjang sesuai ketentuan dan
memiliki dasar yang jelas. Namun,
Mengapa SiLPA tersebut cukup besar, sementara pada saat yang sama Pemerintah
melakukan penambahan anggaran,” kata juru bicara Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal M Ilyas saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap
Raperda Perubahan APBD Tahun 2026.
pada Rapat Paripurna, Selasa (15/9/2026).

Menurut Ilyas jangan sampai SiLPA yang besar dianggap sebagai prestasi. Anggaran yang tidak terserap bukan otomatis berarti efisiensi. Bisa jadi justru menunjukkan lemahnya perencanaan

Fungsi kesehatan dalam rancangan perubahan APBD dialokasikan sekitar Rp59,74 Miliar. Fraksi Amanat Persatuan meminta agar anggaran kesehatan diarahkan tidak hanya
kepada kegiatan administratif maupun seremonial. Pemerintah harus memperkuat pencegahan penyakit, pelayanan dasar, edukasi masyarakat dan akses kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami juga meminta adanya evaluasi terhadap program kesehatan yang selama ini berjalan. Berapa capaian programnya?
Berapa masyarakat yang benar-benar menerima manfaat?
Apa perubahan yang terjadi? Jangan sampai anggaran kesehatan terserap, tetapi persoalan kesehatan masyarakat
tetap berulang,” ujarnya.

Fraksi Amanat Persatuan memberikan perhatian khusus terhadap persoalan kemiskinan. Anggaran perlindungan sosial dalam fungsi pemerintahan tercatat sekitar Rp5,019
Miliar. “Kami meminta Pemerintah memastikan program perlindungan sosial benar-benar tepat
sasaran ,data masyarakat miskin harus terus diperbarui. Jangan sampai orang yang berhak mendapatkan bantuan justru tidak menerima, sementara mereka yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan bantuan. Kami juga mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya berupa
pemberian bantuan. Masyarakat harus diberdayakan agar mampu mandiri,” terangnya.

Pemerintah harus memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, meningkatkan
keterampilan dan membuka akses pasar. Bantuan sosial penting.Tetapi pemberdayaan ekonomi jauh lebih penting untuk
memutus rantai kemiskinan.

Fraksi Amanat Persatuan ingin menyampaikan kritik yang cukup serius mengenai
konsistensi kebijakan pemerintah. “Kami tidak ingin ada peraturan yang dibuat dengan baik, tetapi pelaksanaannya di
lapangan justru berbeda. Peraturan harus menjadi pedoman seluruh perangkat daerah. Jangan sampai satu OPD menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan
Pemerintah Kota sendiri. Hal ini bukan persoalan kecil. Kalau pemerintah membuat aturan tetapi pemerintah sendiri tidak konsisten
menjalankannya, bagaimana masyarakat diminta untuk taat?
Karena itu kami meminta Wali Kota melakukan evaluasi terhadap seluruh perangkat
daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Koordinasi antar-OPD harus diperkuat,” ucapnya.

Fraksi Amanat Persatuan juga meminta agar kinerja OPD menjadi perhatian serius. “Kami tidak ingin perubahan APBD hanya menjadi kesempatan untuk menambah
anggaran bagi OPD. Setiap penambahan anggaran harus disertai alasan yang rasional dan target kinerja yang
jelas. OPD yang mendapatkan tambahan anggaran harus mampu menjawab,” bebernya.

Fraksi Amanat Persatuan juga meminta Pemerintah Kota mengevaluasi kegiatan yang
bersifat seremonial. “Kami tidak anti terhadap kegiatan pemerintahan, kegiatan kebudayaan, olahraga
maupun kegiatan masyarakat. Tetapi setiap kegiatan yang menggunakan APBD harus memiliki manfaat yang jelas. Jangan sampai anggaran habis untuk acara, sementara persoalan dasar masyarakat
belum selesai. Kami meminta agar Pemerintah lebih mengutamakan program yang memiliki dampak langsung terhadap pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi rakyat, infrastruktur dan pelayanan publik,” jelasnya.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Fraksi Amanat Persatuan menyampaikan beberapa
catatan penting pertama, Pemerintah Kota harus memperkuat PAD tanpa membebani masyarakat
kecil. Kedua, kenaikan belanja harus menghasilkan peningkatan pelayanan yang dapat
dirasakan masyarakat. Ketiga, peningkatan belanja modal harus dikawal dengan pengawasan yang ketat. Keempat, peningkatan defisit sebesar 81,43 persen harus dijelaskan secara transparan
dan rasional. Kelima, penggunaan SiLPA harus benar-benar produktif dan tidak boleh menutupi
kelemahan perencanaan. Keenam, penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pemberdayaan dan
penciptaan lapangan kerja. Ketujuh, kebijakan terhadap PKL, UMKM dan masyarakat kecil harus konsisten dan
tidak boleh hanya berorientasi pada penertiban serta retribusi. Kedelapan, seluruh OPD harus menjalankan kebijakan Pemerintah Kota secara konsisten dan tidak boleh membuat kebijakan sektoral yang saling bertentangan.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top