Kota Tegal- Minimnya anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kota Tegal menjadi sorotan khusus Komisi III DPRD Kota Tegal.
Anggaran yang sangat minim itu dinilai tak sebanding dengan beban kerja para petugas yang terlibat dalam Posyandu.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal Bagas Satya Indrana menyampaikan, sungguh sangat prihatin dengan tugas yang dilakukan.
“honor rata-rata sebesar Rp 54 ribuan per bulannya dari Dinkes,” kata Bagas belum lama ini.
Menurut Bagas, merujuk Kemendagri Nomor 13/2024, tugas tugas para kader bertambah dari sebelumnya hanya terkait soal kesehatan (ILP), saat ini bertambah menjadi 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Itu, mencakup bidang Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum (Perlindungan Masyarakat) dan Sosial.
“Kita tahu soal efisiensi anggaran. Tapi, kader Posyandu ditugasi untuk ketentraman dan ketertiban umum (perlindungan masyarakat) ini yang tidak habis pikir,” ujar Bagas.
Karenanya, Bagas memberikan bantuan sejumlah alat kesehatan tensi meter atau pengukur tekanan darah. Kepada tujuh Posyandu yang ada di Kelurahan Debong Tengah, Tegal Selatan, Kota Tegal dari kantong pribadi.
“Pemberian alat kesehatan merupakan salah satu bentuk kepedulian dan tanggungjawab serta kewajiban terhadap konstituen,” terangnya.(Jay)