Kota Tegal- Badan Kehormatan (BK) DRPD Kota Tegal akhirnya menyepakati untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait oknum anggota DPRD Kota Tegal berinisial NF yang diduga turut ‘ bermain’ dalam proyek penataan Jalan Ahmad Yani (city walk) pada tahun anggaran 2022.
Pernyataan itu disampaikan Ketua BK DPRD Kota Tegal, Triono usai gelar rapat internal bersama dua anggota BK lain, H M Ilyas dan Ali Mashuri, Senin (21/4/2025).
Menurut Triono, meskipun peristiwa itu terjadi di tahun anggaran 2022, namun saat ini NF masih duduk sebagai anggota DPRD Kota Tegal untuk periode 2024-2029 lantaran kembali terpilih pada Pemilu Legislatif 2024 lalu.
Secara garis besar, lanjut Triono, dalam aduan masyarakat yang disampaikan oleh salah seorang warga Kota Tegal, bernama Suprianto itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik DPRD oleh oknum anggota DPRD berinisial NF.
Lebih jauh Triono mengungkapkan, sesuai dengan surat aduan itu, pelanggaran kode etik DPRD yang dugaannya dilakukan oleh NF erat kaitannya dengan dugaan NF ikut campur tangan dalam proyek penataan Jalan Ahmad Yani (city walk) yang didanai APBD Tahun Anggaran 2022.
“Kami selaku BK DPRD segera akan menjadwalkan pemanggilan kepada masyarakat yang mengadukan dan pihak yang diadukan dalam hal ini NF guna konfrontir,” ujarnya.
Selain itu, Triono juga menyampaikan, atas nama BK DPRD kota Tegal
akan mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Negeri atas salinan putusan perkara nomor 81/Pid.B/2023/PN Tgl.
“Juga permohonan kepada penyidik Polres Tegal Kota guna mengetahui Berita Acara Pemeriksaan sebagai bahan untuk mempelajari pelanggaran yang dilakukan oleh NF,” jelas Triono.
Menanggapi hal itu, aktifis anti korupsi Kota Tegal yang merupakan Kordinator Aliansi Kerakyatan Anti Korupsi dan Peradilan Bersih (AKAR) SE eks Karisidenan Pekalongan, Komaraenudin, sangat mengapreasiasi sikap BK DPRD Kota Tegal.
Komaraenudin yang akrab disapa Udin Amuk menyampaikan secara langsung kepada BK DPRD Kota Tegal dan dihadapan sejumlah awak media agar tidak perlu terpengaruh dengan putusan pengadilan terkait peradilan terhadap rekanan penggarap city walk yang sudah inkrah pada 23 April 2024.
Udin Amuk mengatakan, adanya proses peradilan terhadap rekanan tersebut lantaran adanya pelaporan dari oknum anggota DPRD, NF kepada yang berwajib saat itu.
“Fakta adanya pelaporan oleh NF dan proses hukum terhadap rekanan penggarap city walk inilah yang justru menjadi pintu masuk bagi BK DPRD untuk mengorek lebih mendalam keterlibatan NF dalam proyek APBD tersebut,” ujar Udin Amuk.
Dalam penjelasannya, Udin Amuk menyampaikan, BK DPRD harus mendalami hasil putusan Pengadilan Negeri dan bila perlu meminta BAP Penyidik Polres, karena dalam BAP titu sangat jelas menyebutkan peranan NF dalam proyek City Walk sehingga dirinya merasa dirugikan dan melaporkan rekanan ke polisi dengan tuduhan penipuan.
Udin Amuk menambahkan, sesuai UU Nomor 17 tahun 2014 Bagian Ketiga Belas tentang Larangan dan Sanksi
Paragraf 1 Larangan
Pasal 400
Ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPRD kabupaten/kota.
Sedangkan di dalam Ayat (3) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Ubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal (28) Tentang sanksi Bagi Penyelenggara Negara.
” Dari pengamatan kami selama mengikuti persidangan serta mengkaji dan mempelajari dakwaan Jaksa dan putusan Pengadilan Negeri Kota Tegal, kami berpendapat bahwa oknum anggota DPRD Kota Tegal NF dinilai melanggar UU MD3 dan UU Pemberantasan Tipikor. BK DPRD harus bertindak tegas terhadap oknum anggota yang ‘nakal’ demi marwah lembaga DPRD,” pungkas Udin Amuk.(Riyanto)