DPRD Kota Tegal

Aparat Penegak Hukum Diminta Bijak dalam Persoalan Cinderamata Pensiunan ASN Pemkot Tegal

Bagikan

Aparat Penegak Hukum Diminta Bijak dalam Persoalan Cinderamata Pensiunan ASN Pemkot Tegal

Kota Tegal- Tindakan aparat penegak hukum (APH) Kejaksaan Negeri Kota Tegal yang menduga terjadi penyimpangan dalam pengadaan souvenir atau cinderamata berupa cincin emas bagi pensiunan ASN Pemkot Tegal menjadi sorotan publik.

Banyak kalangan masyarakat menilai pengusutan soal souvenir terhadap pensiunan ASN Pemkot Tegal itu sebagai sebuah kekeliruan.

Hal itu lantaran asumsi yang menyebutkan bahwa pemberian souvenir terhadap pensiunan ASN Pemkot Tegal itu sudah teragendakan di dalam Perda APBD dan ditempuh melalui prosedur yang benar.

Salah satu aktifis Kota Tegal yang bernaung didalam lembaga Aliansi Kerakyatan Anti Korupsi dan Peradilan Bersih (AKAR) Jateng, Komaraenudin menyebutkan, pengadaan tersebut sudah sesuai mekanisme tender atau lelang pengadaan barang yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

Komaraenudin yang akrab disapa Udin Amuk juga mengatakan, tidak pernah menganggap soal souvenir cincin emas untuk pensiunan ASN Pemkot Tegal adalah sebuah kasus.

Justru, lanjut Udin, patut menduga persoalan yang semestinya normal itu akan dibuat menjadi sebuah kasus oleh APH.

“Saat ini penyidik Kejaksaan sudah memasuki tahap penyidikan dan sudah memanggil sejumlah orang sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Lalu kontruksi hukum macam apa yang akan diterapkan penyidik,” kata Udin, Senin (7/9/2026) siang.

Lebih jauh Udin menjelaskan, jika ditilik dari dasar hukum pemberian souvenir itu, Pemkot Tegal cukup punya alasan kuat yaitu Perda APBD yang dibahas oleh kedua belah pihak antara eksekutif dan legislatif.

“Jika soal souvenir menjadi sebuah kasus maka APH harus transparan memandang persoalan tersebut. Jangan ada tebang pilih, jangan hanya menumbalkan kepala OPD terkait, APH harus bijak menyikapi hal itu,” ujarnya.

Menurut Udin, banyak pihak yang terlibat antara lembaga eksekutif dan legislatif yang terlibat dalam pembahasan soal souvenir.

Di sisi lain Udin juga menegaskan, pengusutan soal souvenir jangan sampai hanya membuat kegaduhan dan kecemasan bagi pensiunan ASN Pemkot Tegal.

Jelasnya, sambung Udin, kalau memang mau diangkat oleh penyidik maka harus berkeadilan, bukan hanya pengusul, tetapi juga yang membahas dan menyetujui anggaran pengadaan souvenir.

“Intinya, hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, penyidikan harus menyentuh ke penentu kebijakan. Sedangkan OPD terkait hanya menjalankan ketentuan APBD. Bahkan ratusan pensiunan ASN sepanjang tahun 2020-2025 mengaku resah jika diposisikan sebagai penerima gratifikasi,” pungkas Udin.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top