DPRD Kota Tegal

PU Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal terhadap Tiga Raperda

Bagikan

Ketua Fraksi Amat Persatuan DPRD Kota Tegal, Hj Nur Fitriani menyampaikan Pandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Amanat Persatuan (AP) DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perumda Air Minum Tirta Bahari, dan Raperda tentang Perubahan Kelima atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

PU disampaikan oleh Ketua Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal Hj Nur Fitriani pada Rapar Paripurna, Rabu (4/11/2026).

Ketiga Raperda tampak berbeda bidangnya, tetapi bermuara pada satu hal yakni kepastian dan kualitas pelayanan kepada warga Kota Tegal.

RTRW menentukan wajah ruang kota dua puluh tahun ke depan.
Perumda Air Minum menyangkut kebutuhan pokok warga setiap hari.
Penataan perangkat daerah, khususnya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menyangkut keselamatan warga ketika bencana datang.

“Karena itu, Fraksi kami Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal menyampaikan pandangan ini dengan semangat membangun, agar produk hukum yang dilahirkan bersama benar-benar bermanfaat, dapat dilaksanakan, dan memberi keadilan,” kata Nur Fitriani.

Fraksi Amanat Persatuan menyampaikan penghargaan kepada Wali Kota beserta
jajaran yang telah menyiapkan ketiga rancangan ini. Pandangan umum ini kami susun
berdasarkan naskah rancangan yang kami terima. Pandangan, catatan, dan pertanyaan di
bawah ini kami harapkan dapat dijawab Wali Kota pada kesempatan berikutnya dan
didalami lebih lanjut dalam pembahasan di tingkat panitia khusus.

“Fraksi kami memandang penggantian Perda Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana telah
diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2021 sebagai langkah yang tepat dan perlu. Rancangan
ini menetapkan jangka waktu perencanaan 20 tahun dengan peninjauan kembali setiap lima
tahun,” terang Nurfitriani.

Arah besarnya, kata Nurfitriani yaitu mewujudkan Kota Tegal sebagai kota bahari yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata, sejalan dengan karakter Tegal sebagai kota pesisir dengan wilayah yang sempit, yaitu 3.927,13 hektare dan terdiri atas empat kecamatan.

Kesalahan penataan hari ini akan dirasakan warga selama puluhan tahun. Dengan latar itu, Fraksi kami menyampaikan beberapa catatan.

Rancangan ini menetapkan sasaran RTH 30 persen dari luas wilayah kota, terdiri atas RTH publik 20 persen dan RTH privat 10 persen. Namun, rencana pola
ruang dalam rancangan hanya menetapkan RTH seluas 398,99 hektare, yang meliputi rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, dan pemakaman. Luas itu baru sekitar 10,2 persen dari luas wilayah kota, atau separuh dari kebutuhan RTH publik.

Sebagai gambaran, RTH publik 20 persen setara kurang
lebih 785 hektare. “Kami juga mencatat bahwa taman kota tercatat seluas 334,53 hektare, atau lebih dari 80 persen dari seluruh RTH yang direncanakan,” jelasnya.

Bagaimana rencana Pemerintah Daerah menutup kesenjangan antara sasaran 30 persen dan alokasi yang tergambar dalam pola ruang? Langkah apa yang disiapkan, seperti penambahan lahan, pemanfaatan sempadan sungai dan jalur hijau, serta kewajiban penyediaan RTH oleh pengembang.

“Kami mencatat bahwa kawasan ekosistem mangrove hanya seluas 3,23 hektare, sedangkan
Tegal adalah kota bahari yang berhadapan langsung dengan Laut Jawa,” ujarnya.

Rancangan menetapkan sempadan pantai paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Bagaimana nasib bangunan dan permukiman warga maupun pelaku usaha perikanan yang saat ini sudah berada di dalam garis sempadan. Penertiban tanpa solusi akan menimbulkan persoalan sosial.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan Kawasan Perikanan
Rancangan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) seluas 215,44 hektare dan kawasan perikanan seluas 125,18 hektare.

Di tengah tekanan alih fungsi lahan di kota, kami menilai perlindungan ini sangat penting bagi petani dan nelayan.

Kepastian Hukum bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Ketentuan peralihan dalam rancangan mengatur bahwa izin atau KKPR yang sesuai tetap berlaku, izin yang tidak sesuai dan belum dibangun akan disesuaikan, sedangkan yang
sudah terbangun tetap berlaku tetapi tidak boleh dikembangkan, dan pemanfaatan ruang tanpa izin akan ditertibkan.

“Fraksi kami mendukung penegakan tata ruang, tetapi meminta agar pelaksanaannya adil dan manusiawi Raperda ini diharapkan sebagai jawaban atas
kebutuhan mutlak untuk mengelola aset agar lebih produktif, aman secara hukum, tertata dengan baik dan terutama memberikan kemakmuran dan pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi seluruh masyarakat Kota Tegal tanpa terkecuali,” ujarnya.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top