KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id –
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tegal menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap tiga Raperda disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Fathul Imam pada Rapat Paripurna, Rabu (4/11/2026).
Fathul Imam menyampaikan, pasal 10 tentang modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp 250.000.000.000,00 dengan jumlah seluruh penyertaan modal yang telah disetor pemerintah daerah sampai dengan tanggal 1 januari 2025 sebesar Rp 42.289.333.327,00, pasal 47 tentang jumlah anggota direksi untuk Perumda.
Secara prinsip Fraksi PKB menyetujui semua usulan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tersebut selama hal itu baik bagi masyarakat dan guna mendukung roda pemerintahan Kota Tegal supaya lebih baik lagi, serta hal tersebut tentunya tidak bertentangan dengan hukum dan perundang- undangan yang berlaku.
Terkait jumlah direksi, apakah Perumda telah memenuhi persyaratan untuk memiliki lebih dari satu orang direksi. Apabila jumlah pelanggannya masih dalam kategori kecil (paling banyak 50.000 pelanggan), maka berdasarkan Permendagri 23 Tahun 2024 jumlah direksi adalah 1 orang. Tidak dapat serta-merta menetapkan 2 atau 3 orang direksi hanya berdasarkan kebutuhan organisasi.
Fraksi PKB DPRD Kota Tegal berharap dengan penetapan modal dasar pada Perumda Tirta Bahari sebesar Rp. 250.000.000.000-, lebih profesional, baik dari peningkatan kapasitas produksi, peningkatan distribusi, kualitas jaringan dan pemerataan ketersediaan air bersih, serta lebih tercukupinya kebutuhan dasar yang menjadi hak masyarakat serta pengelolaan administrasi dengan baik dan tidak terjadi kebocoran-kebocoran, baik debit maupun keuangan, sehingga mampu memberikan kontribusi PAD yang nantinya dikembalikan untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Raperda Kota Tegal tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tegal
dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah, terdapat penyesuaian terhadap pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah.
Peraturan Menteri tersebut mengatur bahwa BPBD kabupaten/kota dibentuk berdasarkan tipe A, tipe B, atau tipe C. Berdasarkan hasil pemetaan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan aparatur, kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tegal ditetapkan sebagai tipe B.
“Kami berharap perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penanggulangan bencana yang terkelola dengan baik akan berkontribusi pada terjaganya stabilitas sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di daerah. dengan kelembagaan bpbd yang kuat dan terintegrasi dalam sistem perangkat daerah, pemerintah kota tegal diharapkan mampu meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi potensi bencana serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat,” Fathul Imam.
Berdasarkan luas wilayah Kota Tegal adalah 3.927,13 hektare dan luas rth sebesar 398,99 hektare merupakan keseluruhan RTH yang direncanakan, maka persentasenya hanya sekitar 10,16 persen dari luas wilayah kota, sementara itu, pasal 29 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengatur proporsi RTH paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, dengan rth publik paling sedikit 20 persen.
“Kami Fraksi PKB menyoroti terhadap potensi ketidaksesuaian antara aturan dalam perda RTRW dengan implementasi atau praktik di lapangan. Kami juga berharap adanya sinkronisasi antara kebutuhan investasi/pembangunan dengan daya dukung lingkungan serta kearifan lokal,” terangnya.
Fraksi PKB berharap dalam pembahasan lebih lanjut agar betul-betul di adakan kajian mendalam serta pembahasan secara komprehensif, terutama perubahan rtirw yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung, mengingat perda RTRW merupakan salah satu dasar pertimbangan perencanaan pembangunan, serta pemberian kepastian penggunaan pengamatan dan pengembangan lahan. rencana tata ruang wilayah Kota Tegal Tahun 2026-2046 tersebut perlu mempertimbangkan pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil pemetaan dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan aparatur, kelembagaan badan penanggulangan bencana daerah kota tegal ditetapkan sebagai tipe B.
“Kami berharap perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,” tutup Fathul Imam.-(SUT)