KPK Ingatkan Pemkot dan DPRD Tegal Segera Evaluasi Kegiatan yang Diduga Berisiko Tinggi Terjadi Korupsi
Kota Tegal- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menilai masih banyak kegiatan yang dibiayai uang negara di lingkungan Pemkot dan DPRD Kota Tegal beresiko tinggi terjadinya tindak korupsi.
Hal itu disampaikan oleh Kepala satgas Korsup Pencegahan KPK RI Wilayah Jateng DIY, Azril Zah dalam wawancara dengan awak media usai giat sosialisasi dan penyuluhan kepada jajaran eksekutif dan legislatif di ruang rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (14/10/2026) siang.
Azril mengatakan, selama tahun 2026 sudah 2 kali datang ke Kota Tegal dan kedatangannya pada kali kedua ini merupakan tindak lanjut dari kedatangan yang pertama, utamanya adalah pendalaman materi.
Kedatangan pertama pada 23 Juli 2026, KPK RI lakikan pendalaman materi dan beberapa hal ada yang sudah dilakukan perbaikan namun ada juga yang sampai sekarang belum dilakukan perbaikan
Menurut Azril, tujuan utama dari kedatangan tim nya yang terdiri dari 5 personil ke Kota Tegal adalah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota dan pimpinan DPRD serta Walikota dan Sekda Kota Tegal juga seluruh kepala OPD di Pemkot Tegal.
“Sosialisasi itu berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang dinilai memiliki resiko tinggi mmggi terhadap kemungkinan terjadinya korupsi. Kami minta agar hal tersebut bisa dilakukan evaluasi,” ujar Azril.
Lantas apa saja kegiatan yang dinilai menjadi titik rawan tata kelola pemerintahan Kota Tegal?
Tidak banyak yang disampaikan Azril kepada awak media, namun disampaikan ada 3 hal yang memungkinkan menjadi titik rawan pada tata kelola pemerintahan Kota Tegal, yaitu berkaitan dengan. perencanaan APBD, penganggaran APBD dan pengadaan barang dan jasa.
“Kami banyak berikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh DPRD maupun Walikota Tegal beserta jajarannya,” ujarnya.
Azril mengemukakan, sejumlah persoalan yang direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan terutama berkaitan dengan kegiatan pokok pikiran (pokir) DPRD dan sejumlah giat lain di Pemkot Tegal termasuk soal PT ISW yang mengelola tenaga outshorsing di lingkungan Pemkot Tegal.
“Pokok pikiran itu kan acuannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dimana giat yang menjadi pokok pikiran itu murni hasil usulan masyarakat melalui agenda reses DPRD. Jadi kalau yang bukan usulan masyarakat, nggak bisa dijadikan giat pokok pikiran. Jadi nggak ada pokir kepunyaan siapa, karena tentang siapa yang mau mengerjakan atau vendor itu bukan urusan DPRD,” jelasnya.
Berkaitan dengan giat berisiko tinggi yang dimaksudkan, Azril menyampaikan, khususnya di sektor perencanaan yang dinilai tidak sesuai dengan aturan, tapi ironisnya masih tetap dilaksanakan.
“Nah pada posisi seperti itulah kami ingatkan agar dilakukan perbaikan dan kembali ke aturan main sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, soalnya banyak yang sudah ngerti itu keliru tapi tetap saja dijalankan,” papar Azril.
Azril menambahkan, pihaknya hanya fokus terhadap upaya pencegahan dan harapannya hal itu bisa dimaknai sebaga upaya meminimalisir terjadinya tindak koruptif di lingkungan Pemda.
“Kalau urusan penindakan itu hal tersendiri, kami pokoknya hanya mencegah dan semoga hal ini bisa bermanfaat. Mungkin divisi lain seperti penindakan kan ada alasannya sendiri,” jelasnya.
Azril mengingatkan, Kepala OPD bertanggungjawab penuh atas tata kelola di tiap OPD. Kepala OPD harus ikut mengawasi jalannya pengelolaan administrasi maupun keuangan di lingkungan OPD nya masing-masing.
“Tadi selain urusan pokok pikiran DPRD, kami juga singgung tentang PT Inti Sarana Wijaya (ISW) penyedia jasa tenaga outsourcing di Pemkot Tegal yang juga menjadi salah satu sektoral untuk dilakukan evaluasi,” pungkas Azril.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Tegal, H Sisdiono Ahmad, S.Pd saat diminta menanggapi persoalan PT ISW mengatakan, dirinya sepakat dengan rekomendasi KPK yang menekankan agar PT ISW dilakukan evaluasi.
“Tadi di dalam ruang paripurna juga disampaikan langsung oleh KPK tentang PT ISW agar dievaluasi. Kalau kami selaku anggota DPRD sangat setuju denga. Pendapat KPK, alasannya karena pengadaan PT ISW tidak melalui tender, itu kan penunjukan langsung, lagi pula tentang sistem pengupahan yang tidak seragam. Saya paham sekali, siapa figur yang bermain-main dengan PT ISW itu,” terang Sisdiono.
Secara terpisah juga, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Tegal, Mohammad Sefrudin saat dimintai tanggapannya perihal mini kompetisi di dinas Pekerjaan Umum dan tidak adanya giat Pokir DPRD mengaku sedikit kecewa.
Menurutnya, dengan ketiadaan giat Pokir dan berlakunya sistem mini kompetisi, maka lagi-lagi rakyat atau masyarakat yang dirugikan.
“Lagi lagi karena dituntut sesuai aturan, maka rakyat juga yang dirugikan. Bayangkan saja, sebuah kegiatan peningkatan jalan dengan nilai pagu semisal Rp 100 juta, yang biasanya penunjukan langsung, sekarang ditenderkan. Lantas bagaimana kwalitas serta pemenuhan volume pekerjaan jika biayanya surut karena kompetisi dan potong pajak PPh dan PPn. Nggak habis pikir saya, tapi lagi lagi ya karena harus taat aturan, kita ikuti saja aturan mainnya,” pungkas Mohammad Sefrudin.(Jay)