Eksekutif-Legislatif Setuju Raperda Perubahan APBD Kota Tegal 2026 Dibahas Lebih Lanjut
Kota Tegal – Kedua lembaga pemerintahan Kota Tegal, eksekutif dan legislatif menyetujui untuk membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal Tahun Anggaran (TA) 2026 oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.
Hal ini disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Kota Tegal saat penyampaian pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD TA 2026 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (15/9/2026).
Dalam pandangan yang dibacakan oleh Sutari, S.H, M.H, Fraksi PDI Perjuangan menggaris bawahi Pendapatan Daerah direncanakan Rp1.107.377.280.600,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan Rp487.734.604.600,- sedangkan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp619.642.676.000,-.
Sementara itu untuk Anggaran Belanja Daerah TA 2026 secara umum direncanakan Rp1.174.100.642.558,- yang terdiri dari belanja operasi direncanakan Rp1.115.884.186.007,- belanja modal direncanakan Rp56.216.456.551,- dan belanja tidak terduga sebelum perubahan Rp2.000.000.000,- direncanakan tetap.
Terkait dengan Belanja Daerah, Fraksi PDI Perjuangan berpendapat bahwa pihaknya tidak terlalu berharap lebih dalam Raperda Perubahan ini ketika semua yang direncanakan dalam perubahan APBD ini dapat terlaksana semua.
“Karena mengingat waktu efektif yang sudah semakin berkurang, maka kami berharap agar belanja kegiatan yang direncanakan adalah yang benar – benar dapat dikerjakan dan mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat atau setidaknya dapat mengurangi PR – PR Pemerintah Kota Tegal,” harapnya.
Sementara itu Fraksi Amanat Persatuan dalam Pemandangan umumnya yang disampaikan oleh Moch Ilyas, pihaknya mengapresiasi kenaikan PAD. Namun demikian pihaknya mengingatkan Pemerintah Kota bahwa PAD tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menekan masyarakat kecil.
“Kami meminta Pemerintah menjelaskan secara terbuka dari sektor mana kenaikan PAD Rp16,9 miliar tersebut berasal? Apakah berasal dari peningkatan aktivitas ekonomi?, Optimalisasi pajak?, Retribusi? Pengelolaan aset? Atau sumber lainnya? Jangan sampai peningkatan PAD hanya berarti semakin banyak pungutan kepada masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Kota melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD secara sehat, memperbaiki pendataan, menutup kebocoran dan meningkatkan pengawasan.
“Masih banyak potensi ekonomi Kota Tegal yang dapat dikembangkan tanpa harus menjadikan masyarakat kecil sebagai objek utama peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Semetara itu Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan oleh Abdul Ghoni menyoroti tentang aspek-aspek Pendapatan Daerah dan Kemandirian Fiskal.
Disampaikan Abdul Ghoni bahwa Pendapatan daerah mengalami kenaikan 1,30%, yang didorong kenaikan PAD dari Rp470,80 miliar menjadi Rp487,73 miliar (naik Rp16,93 miliar atau 3,60%).
Namun demikian, Fraksi PKS mencatat adanya ketimpangan struktur sumber kenaikan PAD tersebut: Pajak Daerah hanya naik sekitar Rp1,95 miliar (1,00%), dari Rp194,82 miliar menjadi Rp196,77 miliar.
Sebaliknya, Retribusi Daerah melonjak tajam Rp14,98 miliar (6,25%), dari Rp239,68 miliar menjadi Rp254,66 miliar. Artinya, sekitar 88% hingga 89% tambahan PAD bersumber dari retribusi.
“Penguatan PAD idealnya bertumpu pada perluasan basis ekonomi, optimalisasi aset, digitalisasi sistem pemungutan, serta peningkatan kepatuhan pajak, alih-alih memberatkan masyarakat melalui instrumen retribusi layanan publik di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan,” pungkasnya.(Jay)