DPRD Kota Tegal

Penataan Kawasan Dinilai Merugikan, Puluhan PKL Mengadu ke DPRD

Bagikan

Penataan Kawasan Dinilai Merugikan, Puluhan PKL Mengadu ke DPRD

Kota Tegal- Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di wilayah sekitar Alun-alun dan Jalan Pancasila Kota Tegal mengadu ke DPRD Kota Tegal, Senin (24/8/2026).

Para PKL yang dikoordinatori Yuliana di diterima oleh Komisi II dan Komisi III DPRD dipimpin Ketua Komisi II DPRD Zaenal Nurohman, bersama Wakil Ketua Komisi III Bagas Satya Indrana.

Turut mendampingi, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal Nur Fitriani dan sejumlah anggota dari kedua Komisi, Beni Ageng Penggalih, Sugiyono, M Ali Mashuri, Moh Ilyas, Abdul Ghoni, dan Ansori Faqih.

Mereka menyampaikan dengan adanya penataan parkir kendaraan di kawasan Jalan Pancasila, berdampak terhadap daya beli konsumen terhadap kuliner yang mereka jajakan.

Hal itu terjadi lantaran kendaraan para pengunjung Jalan Pancasila tidak bisa langsung parkir di area tempat mereka berjualan, karena sesuai aturan harus masuk ke kantong parkir di kawasan Water Ledeng.

Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pedagang, Yuliana, kondisi pertumbuhan PKL di kawasan Jalan Pancasila semakin tidak terkendali.

“Banyak PKL baru yang justru terbiarkan menaruh lapaknya di bahu dan bahkan sampai ke jalan. Sementara dari 120 PKL yang berada dibawah naungannya, semakin sulit bersaing ditambah lagi dengan pengguna kendaraan tidak bisa merapat ke lapak kami,” ujar Yuliana yang didaulat selaku kordinator audensi.

Situasi tersebut, menurut Yuliana, menambah makin carut marutnya keberadaan PKL. Di satu sisi ada yang mentaati kehendak pemerintah, di sisi lain ada sebagian yang terbiarkan melanggar kehendak pemerintah.

​”Pertumbuhannya sekarang sangat pesat dan sangat banyak. Kami merasa pemerintah belum hadir untuk mengendalikan kondisi ini,” kata Yuliana.

Kaum PKL Jalan Pancasila juga menyesalkan tindakan Pemkot Tegal yang menggelar even di Jalan Pancasila, hal itu semakin menambah parahnya situasi.

“Bukannya kamu senang karena ada gelaran even, tapi justru even itu menutup akses masuk pelanggan menuju ke lokasi lapak PKL. Pendapatan justru tambah merosot, mestinya hal itu difikirkan oleh Pemkot Tegal,” jelasnya.

​​Menanggapi hal itu, Komisi II Zaenal Nurohman, menegaskan, pihaknya menyadari keberadaan PKL sesuai yang disampaikan oleh PKL.

Akan tetapi, lanjut Zaenal, dalam sebuah pemerintahan dibutuhkan pendekatan dan kebijakan berdasarkan peraturan yang ada.

Menurut Zaenal, fatalnya hingga saat ini Pemkot Tegal belum menerbitkan Peraturan Walikota Tegal tentang perlakuan terhadap PKL sebagai implementasi dari Perda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

​”Perwal-nya belum selesai, sehingga pendataan, penataan, maupun pembedayaan belum berjalan. Ini yang sangat tidak kita harapkan,” terang Zaenal.

​Zaenal berjanji akan segera memanggil Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan (Dinkop) serta Bagian Hukum Setda Kota Tegal untuk mengawal percepatan aturan teknis tersebut.

Hal ini penting agar ada kepastian hukum terkait lokasi jualan, batas jam operasional, hingga perlindungan bagi pemilik toko permanen yang jalurnya kerap tertutup PKL.

​Terkait persoalan parkir dan moda transportasi wisata seperti odong-odong hingga skuter, Wakil Ketua Komisi III, Bagas Satya Indrana, menyampaikan bahwa niatnya mendorong efisiensi dan transparansi.

​Bagas membeberkan bahwa potensi PAD dari sektor parkir Kota Tegal sebenarnya mampu mencapai Rp 8 sampai 10 miliar per tahun berdasarkan hasil appraisal.

Namun, target yang dipasang saat ini hanya Rp 3,5 miliar dan kerap tidak tercapai karena sistem pengelolaan yang masih minim kejujuran.

​”Setoran juru parkir ke Dishub terkadang hanya Rp10.000 sampai Rp15.000, padahal perputarannya jauh di atas itu. Ke depan harus ditata menggunakan sistem E-Parkir, QRIS, e-money, atau parkir berlangganan agar tidak ada kebocoran anggaran,” beber Bagas.

​DPRD Kota Tegal kata Bagas berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian Perwal PKL serta pembenahan tata kelola parkir demi menciptakan iklim usaha yang adil bagi pedagang dan meningkatkan pendapatan daerah.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top