KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal minta DPRD Kota Tegal untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) atas sejumlah kebijakan Wali Kota Tegal.
“Kami dari Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal minta diadakan RDP terkait beberapa persoalan yang menjadikan perhatian publik,” kata Ketua Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal, Nur Fitriani, Rabu (26/8/2026).
Menurut Fitriani ini adalah bentuk pengawasan sebagai tugas anggota DPRD. “Jangan sampai DPRD mempunyai sikap yang sama tidak sense of belong terhadap aspirasi ulama sama sekali,” ujar Nur Fitriani.
Fitriani menegaskan,
Pemerintah harus sensitif terhadap aspirasi dan keresahan masyarakat.
Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal memandang bahwa setiap kegiatan yang mengatasnamakan Pemerintah Kota Tegal harus memiliki nilai edukasi, pembinaan, serta memberikan manfaat positif bagi masyarakat.
Pihaknya mendukung kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat dan peserta dari masing-masing kelurahan, termasuk kegiatan yang memperebutkan Piala Wali Kota Tegal. Kegiatan olahraga harus menjadi ruang untuk membangun sportivitas, persatuan, kesehatan, serta pembinaan generasi muda. “Kami mempertanyakan konsep acara pembukaan yang justru menampilkan pertandingan atau atraksi yang identik dengan dunia malam,” ucap Nur Fitriani.
Menurut Nut Fitrinai hal ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap hiburan tertentu. Ini adalah persoalan konsistensi kebijakan dan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi sosial masyarakat Kota Tegal.
“Saat ini kita mengetahui bahwa persoalan hiburan malam di Kota Tegal masih menjadi perbincangan dan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Karena itu, ketika Pemerintah Kota Tegal memberikan ruang dalam sebuah kegiatan resmi pemerintah kepada sesuatu yang identik dengan dunia malam, tentu akan muncul pertanyaan.
Apakah pemerintah sedang melakukan pembinaan masyarakat, atau justru memberikan legitimasi terhadap budaya hiburan malam,” terangnya.
Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal tidak ingin kegiatan olahraga yang seharusnya menjadi sarana pembinaan generasi muda justru kehilangan substansinya karena dikaitkan dengan simbol atau aktivitas yang sedang menjadi keresahan masyarakat.
Jangan sampai pemerintah terlihat kontradiktif. “Kami ingin mengingatkan Pemerintah Kota Tegal bahwa pemerintah harus menjadi contoh dan teladan,” terang Nur Fitriani.
Di satu sisi pemerintah mengajak masyarakat menjaga generasi muda dari narkotika, pergaulan berisiko, dan berbagai persoalan sosial. Di sisi lain, jangan sampai kegiatan resmi pemerintah justru menghadirkan sesuatu yang oleh sebagian masyarakat dipersepsikan berkaitan erat dengan dunia malam.
Apalagi kata Nur Fitriani persoalan penyalahgunaan narkotika dan HIV/AIDS membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Pemerintah tidak cukup hanya melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintah memiliki arah yang konsisten dengan upaya perlindungan generasi muda.
Karena itu, Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kota Tegal meminta agar Pemerintah Kota Tegal melakukan evaluasi terhadap konsep kegiatan serupa ke depan. Pemerintah jangan hanya mengejar eksistensi. “Kami juga ingin menyampaikan pesan yang lebih luas,” bebernya.
Kegiatan pemerintah jangan sampai hanya menjadi panggung eksistensi pemerintah di tengah masyarakat.
Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan manfaat yang terukur.
Kalau kegiatannya olahraga, maka kuatkan nilai olahraganya. Kalau kegiatannya pembinaan generasi muda, maka tampilkan keteladanan dan pendidikan. Kalau kegiatannya hiburan, maka pastikan tetap sesuai dengan norma, ketertiban umum, dan sensitivitas sosial masyarakat. Jangan sampai semuanya dicampur sehingga pesan pemerintah menjadi tidak jelas.
Sikap Fraksi Amanat DPRD Kota Tegal jelas mendukung kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat dan seluruh kelurahan di Kota Tegal.
Meminta Pemerintah Kota Tegal lebih selektif dalam menentukan konsep acara, terutama apabila menggunakan nama, fasilitas, dan sumber daya pemerintah.
Fraksi Amanat Persatuan meminta pemerintah memperhatikan keresahan masyarakat terkait perkembangan hiburan malam dan dampak sosial yang mungkin ditimbulkannya.
Pemerintah harus memperkuat pencegahan narkotika, HIV/AIDS, dan berbagai persoalan sosial yang mengancam generasi muda. “Kami meminta agar kegiatan pemerintah tidak memberikan kesan adanya keberpihakan atau legitimasi terhadap aktivitas yang sedang menjadi polemik di tengah masyarakat,” tutup Nur Fitriani.-(SUT)