Kota Tegal- Komisi II DPRD Kota Tegal menegaskan jika operator di tingkat kelurahan mengungkap, kaitan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) Kelemahan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal ternyata ada di operator kelurahan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman usai
rapat kerja dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dinas Sosial Kota Tegal tentang DTSEN, Rabu (5/8/2026).
Menurut Zaenal, kecakapan operator dalam memvalidasi, operator dalam menunjukan transparasi proses ada yang sudah bagus.
Menurutnya, ada 2 Kelurahan yang lemah, faktornya tidak lain adalah status kepegawaiannya tidak jelas. Dia relawan, honornya satu bulan Rp 200 ribu per bulan.
Tapi, lain ceritera ketika operator kelurahan itu P3K atau Outsourcing, maka dia kinerjanya terukur, aktifitasnya terekam sesuai tupoksinya dan itu bagus.
“Ini yang kami Komisi II DPRD Kota Tegal mendorong kepada Pemerintah Kota Tegal untuk berani. Karena yang berkaitan dengan DTSEN vital sekali,” terang Zaenal.
Rata-rata operator di kelurahan yang seperti itu tidak cakap atau kurang lihai dalam melakukan updating data masyarakat.
“Operator kelurahan secara haknya sangat memperihatinkan sekali, honor mereka hanya Rp 200 ribu per bulan, otomatis kinerjanya seminggu sekali dan itupun tidak mungkin mereka melakukan kroscek ke lapangan. Biaya untuk transpotasi bensin sangat terbatas. Ini kelemahan di Pemerintah Kota Tegal,” ucap Zaenal
Lebih jauh dijelaskan Zaenal, dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak BPS, data terkahir yang di validasi oleh Dinas Sosial dari masyarakat lalu dikirimkan ke BPS selanjutnya diolah kemudian muncul desil-desil kembali sesuai kewenangan BPS. Setelah itu, data tersebut kembali ke Kementrian Sosial dan ke Dinas Sosial.
“Perlu menjadi catatan kita bersama, ternyata dalam sistem yang buat oleh pemerintah pusat berkaitan DTSEN ternyata jumlahnya tetap,” kata Zaenal.
Jadi, ketika ada perubahan data masyarakat lebih rendah maka, yang bersangkutan bisa jadi menempati posisi berubah.
Lebih lanjut Zaenal menjelaskan, apabila saat ini ada di posisi desil 6 melakukan perubahan. Ketika berhasil desil berubah turun jadi desil 2 maka, yang desil 2 naik jadi ke posisi desil 6.
“Jadi perubahan atau hanya perpindahan pada posisi saja. Itu yang ada di sistem DTSEN. Sehingga kami menyadari bahwa desil 1-10 kuotanya tetap segitu,” ujar Zaenal.
Pemerintah dengan DTSEN ketika dilakukan secara akurat, faktual dari perpaduan antara data BPS terus TKSK Penanggulangan kemiskinan ekstrim itu perlu validasi sehingga data mentah yang ada di DTSEN divalidasi kembali sehingga penempatan desil 1-5 itu betul-betul sesuai dengan fakta yang searah.
Menurut Zaenal sensus ekonomi bisa mempengaruhi, karena item yang sejumlah 41 indikator itu masuk dalam daftar pertanyaan dari petugas sensus yang saat ini sedang berjalan.
Apabila responden tidak jujur tapi NIK itu menjadi data tunggal yang memang tidak bisa menjadi dibohongi. Itu akan nge link ke PLN, perbankan, ke aset rumah, ke Samsat. (Jay)
