DPRD Kota Tegal

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal Disampaikan Pandangan Akhir

Bagikan

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal Eko Mulyono menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi pada Rapat Paripurna. (Foto: Istimewa)

KOTA TEGAL, dprd.tegalkota.go.id – Pandangan Akhir (PA) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI) Perjuangan DPRD Kota Tegal dibacakan oleh juru bicara Fraksi, Eko Mulyono dalam Rapat Paripurna.

Setelah melalui rangkaian proses pembahasan mendalam mulai dari tingkat komisi, rapat gabungan, hingga pembahasan bersama Tim TAPD Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal menyampaikan pendapat akhir.

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Tegal tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 dapat menjadi momentum yang sangat baik.

“Saat kita membahas
pertangungjawaban APBD 2025 yang akan bisa kita jadikan gol adalah sebagai sebuah
langkah evaluasi atas sejauh mana perencanaan pembangunan Tahun 2025 sampai pada tatanan pelaksanaannya yang belum sempat kita tela’ah secara maksimal,” kata Eko Mulyono.

Dalam belanja daerah, Fraksi PDI Perjuangan melihat banyak OPD yang masih menyisakan anggaran belanja gaji (silva) sampai di atas 2 persen besaran yang pernah di sepakati dalam pembahasan antara Badan Anggaran APBD Kota Tegal dengan TAPD Pemerintah Kota saat itu.

Besarnya sisa belanja gaji di khawatirkan karena, perhitungan yang tidak matang pada OPD yang ada saat itu dengan menomorduakan pada belanja public yang sangat di butuhkan.

Dalam pembahasan Raperda juga di bicarakan rencana aksi atas berbagai temuan-temuan yang ada, akan tetapi belum melihat langkah konkret yang menetapkan target waktu penyelesaian, bentuk penyelesaian, termasuk perbaikan kedepan harus seperti apa, menetapkan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang lebih ketat dalam rangka pencegahan permasalahan keuangan.

Selain itu apakah ada sanksi bagi pejabat lalai dan menjadikan banyak temuan-temuan yang ada, karena banyaknya narasi hanya Wali Kota mendorong kepada kepala dinas untuk lebih
optimal dalam pengawasan, melaksanakan koordinasi antar OPD melakukan koordinasi dan rekonsiliasi serta memproses pengembalian kelebihan bayar.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tegal mendorong untuk kesekian kalinya agar DPRD mendapatkan laporan atas tindak lanjut beberapa temuan dan catatan-catatan BPK dari tahun-tahun sebelumnya yang belum selesai, sehingga bisa  mendorong perbaikan  secara konkret.

Catatan dari hasil pembahasan dan rekomendasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bisa menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditinjau dari kinerja, laporan keuangan maupun laporan pertangungjawaban pelaksanaan kegiatan pada masing-masing
SKPD.

Dalam perencanaan kegiatan pembangunan tahun mendatang benar-benar harus bertumpu pada pencapaian target visi misi Wali Kota agar kejadian seperti pengadaan smart class room yang di paksakan dengan anggaran sangat besar sampai mengorbankan anggaran belanja masyarakat secara mendasar dalam Tahun 2025 tidak terjadi lagi.-(SUT)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top