Kota Tegal – Sejumlah nelayan Kota Tegal mengeluhkan keberadaan bangkai kapal di kolam pelabuhan yang hingga kini belum semuanya teratasi.
Hal itu disampaikan dalam dialog langsung dengan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat berkunjung ke pelabuhan perikanan pantai, Jongor, Tegalsari, Kota Tegal, Senin (22/6/2026) siang.
Pada kesempatan itu, selain nelayan Kita Tegal ada juga perwakilan dari nelayan Kabupaten Brebes yang turut berdialog dengan Gubernur Jateng.
Disampaikan, selain bangkai kapal, juga kendala pendangkalan di muara 3 sungai yang cukup menjadi penghambat aktifitas nelayan.
Kendala utama yang tidak kalah penting yaitu berkaitan dengan distribusi solar yang menyuplai Solar Packet Dealer Nelayan (SPDN) milik KUD Karya Mina.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Tengah segera memetakan kebutuhan normalisasi tiga muara sungai yang mengalami pendangkalan, yakni Sungai Kaligung atau Kali Bacin, Kali Kemiri dan Kali Sibelis.
Di sisi lain, Ahmad Lutfi juga langsung berkoordinasi dengan Pertamina terkait kendala pengisian bahan bakar bagi nelayan di SPDN Karya Mina.
Menurutnya, persoalan teknis terkait panjang selang dispenser harus segera dicarikan solusi agar nelayan dapat memperoleh layanan yang lebih mudah dan aman.
“Selang dari dispenser SPDN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir, terutama dari sisi keamanan,” ujar Ahmad Lutfi.
Ahmad Lutfi juga meminta DKP Jawa Tengah mempercepat penanganan bangkai kapal yang masih berada di kolam pelabuhan. Keberadaan kapal-kapal tersebut dinilai mengurangi kapasitas tampung pelabuhan dan mengganggu aktivitas kapal nelayan.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Tengah dalam merespons berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
Menurutnya, berkat dukungan pemerintah provinsi, SPDN Karya Mina yang sempat berhenti beroperasi selama tiga bulan kini dapat kembali melayani kebutuhan nelayan meskipun masih dalam masa transisi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Pak Gubernur. Berkat dukungan beliau dan koordinasi dengan pemerintah pusat, SPDN yang sempat berhenti selama tiga bulan kini bisa kembali beroperasi meskipun masih bersifat transisi,” kata Riswanto.
Riswanto menjelaskan, operasional SPDN masih menunggu aktivasi sistem Online Single Submission (OSS) dari Kementerian ESDM sebagai syarat penerbitan sertifikat standar.
Sementara itu, operasional SPDN diperbolehkan berjalan berdasarkan rekomendasi pemerintah daerah hingga Oktober 2026.
Riswanto menambahkan, nelayan juga menyampaikan persoalan pendangkalan di tiga muara sungai yang selama ini menjadi akses keluar masuk kapal.
Menurut Riswanto, Gubernur Jawa Tengah menyampaikan rencana pengembangan kawasan tersebut menjadi pelabuhan nasional hingga internasional pada 2027–2028 setelah proses hibah kepada pemerintah pusat selesai.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, mengatakan pihaknya tengah menangani sedikitnya 18 bangkai kapal yang berada di kolam pelabuhan. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 juta untuk menarik lima bangkai kapal.
“Tahun ini kami anggarkan sekitar Rp150 juta untuk penarikan lima bangkai kapal. Tiga kapal akan dihancurkan, sedangkan dua kapal lainnya akan dimanfaatkan untuk konservasi di Perairan Karang Jeruk setelah seluruh perizinannya selesai,” ujar Endi Faiz Effendi.
Menurut Endi Faiz Effendi, kapasitas kolam pelabuhan saat ini hanya mampu menampung sekitar 600 kapal, sementara jumlah kapal aktif mencapai sekitar 1.200 unit.
Karena itu, pembersihan bangkai kapal menjadi langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Ia menargetkan proses penanganan bangkai kapal dapat dilakukan secara bertahap pada tahun ini dan dilanjutkan pada tahun depan hingga seluruh bangkai kapal yang tersisa berhasil ditangani.(Jay)