DPRD Kota Tegal

Tak Setuju dengan Nilai Sewa Per Tahun, Pemkot Tegal Ambil Alih Kembali Lahan yang Disewakan ke Rita Mall

Bagikan

Kota Tegal- Aset Pemkot Tegal berupa lahan seluas 9000 meter persegi di wilayah Kelurahan Pesurungan Kidul, Tegal Barat, Kota Tegal, yang sejak 2014 disewa oleh manajemen Rita Mall kini akan diambil alih kembali.

Hal itu sehubungan pihak Rita Mall tidak sepakat alias menolak nilai sewa terbaru yang ditawarkan oleh Pemkot Tegal dengan besaran sewa Rp 100 juta per tahun.

Fakta itu disampaikan oleh Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah, Roni Ardiyanto dalam sesi tanya jawab forum Public Hearing yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tegal, Rabu (13/5/2026) malam.

“Nanti yang diambil alih oleh Pemkot tidak semuanya, hanya seluas 3000 meter persegi saja, itu sebagai konsekuensi karena pihak Rita Mall tidak sepakat dengan besaran nilai sewa yang disampaikan oleh Pemkot Tegal,” ujar Roni.

Penegasan soal lahan itu merupakan tanggapan atas pertanyaan dari aktifis masyarakat Sekretaris 2 LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI), Heri Dwi Ranto, SHI, S.H yang menanyakan perihal kebijakan Pemkot dalam menyewakan lahan kepada pihak ketiga Rita Mall.

Heri menanyakan, mengapa Pemkot Tegal lebih memilih menyewakan daripada menjadikan aset lahan itu sebagai modal tanah untuk dikerjasamakan dalam bidang usaha tertentu?

Dalam tanggapannya, Roni menjelaskan bahwa sewa menyewa lahan seluas 9000 meter persegi itu bermula sejak tahun 2014 dengan besaran sewa Rp 10 juta per 3 tahun, yang kemudian besaran sewa naik menjadi Rp 15 juta per 3 tahun. Alhasil dalam 5 tahun ke belakang, Pemkot Tegal membuat perjanjian sewa baru dengan besaran Rp 300 juta per 3 tahun.

“Namun besaran sewa Rp 300 juta per 3 tahun alias Rp 100 juta per tahun tidak disepakati oleh pihak Rita Mall yang hanya mampu Rp 150 juta per 3 tahun. Oleh karena itu, Pemkot mengurangi jumlah luasan lahan, semula 9000 meter persegi menjadi 6000 meter persegi dengan besaran sewa Rp 150 juta per 3 tahun,” ujar Roni.

Dikatakan, yang diambil alih kembali oleh Pemkot Tegal hanya lahan seluas 3000 meter persegi yang rencananya akan dikelola oleh Pemerintah Kelurahan Pesurungan Kidul untuk dimanfaatkan sebagai lapangan sepak bola dan kawasan terbuka hijau.

Di sisi lain, Heri juga menanyakan kesiapan Pemkot Tegal terhadap fasilitas untuk penanggulangan bencana kebakaran, seperti halnya tersedianya hydran aktif.

“Selama ini kan kita semua tahu, bahwa mayoritas hydran yang terpasang di tiap sudut kota ternyata kosong alias tidak tersedia air nya,” jelas Heri.

Kaitan dengan pengelolaan sawah yang berbasis ketahanan pangan, secara mendasar Heri menanyakan, apakah Pemkot Tegal sudah memenuhi ketentuan UU berkaitan dengan kewajiban daerah terhadap sawah lestari?

“Setahu kami, demi terwujudnya sawah lestari, suatu daerah diwajibkan menyediakan lahan untuk areal persawahan seluas 30 persen dari luasan wilayah daerah yang dimaksudkan, apakah ketentuan 30 persen ini sudah dipenuhi oleh Pemkot Tegal?,” jelas Herri.

Diketahui, gelar Public Hearing membahas 3 Raperda dengan alokasi waktu yang minimalis itu tidak akan mendapatkan hasil berupa masukan dan saran yang optimal.

Ketiga Raperda yang menjadi tema dalam gelar Public Hearing itu adalah:
1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran dan Penyelematan yang akan dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) 7 dengan Ketua Pansus Susanto Agus Priyono.
2. Raperda tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang milik daerah yang akan dibahas Pansus 8 dengan Ketua Pansus, Fathul Iman.
3. Raperda tentang Lahan pertanian berkelanjutan(LP2B) yang dibahas Pansus 9 denga Ketua Pansus Hj Nur Fitriani.

Sementara turut hadir sebagai Nara sumber dalam agenda Public Hearing tersebut, Kepala Satpol PP Pemkot Tegal, Budio Pradibto, Kabid Pengelolaan barang milik daerah, Roni Ardiyanto dan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan , Ir Cucuk Daryanto.(Jay)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top