DPRD Kota Tegal

Kebijakan Satu Arah Jalan Kartini Disoal, Fraksi Amanat Persatuan Minta untuk Dievaluasi Kembali

Bagikan

Kota Tegal- Kebijakan satu arah di Jalan Kartini Kota Tegal kembali disoal masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai kurang tepat dan perlu dievaluasi kembali.

Hal itu mencuat di forum rapat Paripurna DPRD Kota Tegal dengan agenda pemandangan umum Fraksi terhadap Nota Keuangan RAPBD Kota Tegal 2026, Senin (27/10/2025).

Seperti yang tertuang di dalam pemandangan umum Fraksi Amanat Persatuan yang dibacakan oleh Rayhan Makarim, menyebutkan, kebijakan satu arah di Jalan Kartini perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Dikatakan, hal itu terjadi lantaran telah muncul beragam keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan tersebut.

Masyarakat menyampaikan bahwa perubahan menjadi satu arah menyebabkan arus kendaraan harus memutar lebih jauh, kondisi ini dianggap menambah waktu tempuh, biaya bahan bakar, serta potensi kemacetan di ruas jalan alternatif.

Selain itu, sejumlah pelaku usaha di sepanjang Jalan Kartini juga melaporkan penurunan jumlah pengunjung, karena akses yang menjadi lebih sulit dan tidak lagi langsung dari dua arah.

Oleh karena itu, Fraksi Amanat Persatuan meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan untuk:

1. Menyampaikan indikator keberhasilan atau tolok ukur evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut.

2. Menyerap aspirasi masyarakat dan pelaku usaha secara partisipatif, agar kebijakan penataan lalu lintas tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi sosial ekonomi masyarakat.

Disampaikan, dalam tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, APBD 2026 memiliki posisi strategis dalam meletakkan pondasi arah pembangunan lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, keselarasan antara program prioritas dan alokasi anggaran harus dipastikan benar-benar mendukung visi pembangunan daerah: “Kota Tegal yang maju, sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan.”

Dalam konteks tersebut, Fraksi Amanat Persatuan memohon penjelasan Pemerintah Kota:
1. Bagaimana sinkronisasi antara program prioritas APBD 2026 dengan sasaran RPJMD 2025–2029, terutama pada bidang tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan ekonomi lokal?

2. Mengingat masih adanya tantangan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan, program apa saja yang diarahkan secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperluas lapangan kerja?

3. Bagaimana Pemerintah Daerah memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak menurunkan kualitas layanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial?

4. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, sejauh mana Pemkot melibatkan publik dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan? (Riyanto Jayeng)

Berita Terbaru

Lihat Lainnya

Scroll to Top