Direktur KPK RI Wilayah III Soroti Rendahnya MCP di Pemkot Tegal

By: nno
Rabu, 16-06-2021 10:36 wib
135
Share:

Kota Tegal- Rendahnya Monitoring Center for Prevention ( MCP) di pemerintahan Kota Tegal mendapat sorotan khusus dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah-III KPK RI, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama Saat Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pemberantasan Korupsi, yang dihadiri Kepala Daerah se-Eks Karesidenan Pekalongan, di Ruang Adipura Komplek Balaikota Tegal, Selasa (15/6/2021) kemarin. Menurut Bahtiar, Kepala Daerah harus melakukan Penguatan Integritas dan Pemberantasan Korupsi dalan Rangka Perbaikan Tatakelola Pemerintah Daerah. Bahtiar juga mengharapkan Pemerintah Daerah untuk memperhatikan indikator dari MCP yang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI. Bahtiar mengatakan, MCP merupakan area intervensi Satgas Pencegahan KPK, dengan indikator, perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kapabilitas APIP, tata kelola dana desa untuk daerah Kabupaten, manajemen daerah, optimalisasi pendapatan daerah dan manajemen ASN. " Masih adanya peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus korupsi yang menimpa Kepala Daerah, menunjukkan bahwa praktek korupsi masih cukup banyak dilakukan di daerah-daerah oleh kepala daerah," kata Bahtiar. Menurut Bahtiar, penyebabnya karena Kepala Daerah memegang anggaran sekaligus pelaksana sistem. Oleh karena itu perlu dilakukan penganggaran yang tepat pembaharuan sistem dan perkuat sistem pengawasan. “Ada tiga hal yang harus dilaksanakan untuk menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik, pertama pengelolaan SDM yang tepat, pembaharuan sistem dan memperkuat sistem pengawasan,” ujar Bahtiar. Bahtiar menyampaikan dari tahun ke tahun, indeks korupsi nasional semakin menurun, dan kontribusi daerah memberikan andil dalam capaian indek korupsi nasional. "Pada tahun 2019 indek korupsi nasional mendapat nilai 40. Namun pada tahun 2020 justru menurun menjadi 37," ungkap Bahtiar. (Riyanto)


Aspirasi Warga