Sidang Gugatan Warga melawan PT KAI, Penasehat Hukum Hadirkan Saksi Ahli Agraria dan HAM

By: nno
Rabu, 09-06-2021 01:38 wib
23
Share:

Tegal - Sidang gugatan warga Jalan Kolonel Sudiarto Kota Tegal melawan PT KAI Daop IV Semarang, Wali Kota Tegal, dan Lurah Panggung kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tegal, Rabu (9/6/2021). Sidang gugatan dilakukan setelah bangunan yang sebelumnya mereka tempati dibongkar oleh PT KAI dan Pemkot Tegal. Dalam agenda sidang, pihak kuasa hukum penggugat menghadirkan saksi ahli Agraria dan HAM, Dr Dianto Bachriadi, seorang peneliti lembaga riset Agrarian Resource Center (ARC) dan Dosen Univ Pajajaran Bandung, Wakil Ketua Komnas Ham Dianto mengatakan, ada tiga atau 4 point. Pertama soal posisi dan kedudukan hukum groundcart, kedua soal apakah warga setempat yang tergusur apakah punya hak atas tanah. Ketiga soal hak eigendom sekarang jadi apa dan gimana statusnya. Dan keempat soal sewa menyewa lahan yang dilakukan PT KAI. Goundkart, yang diklaim PT KAI sebagai bukti alas hak mereka tidak punya dasar hukum apapun di Indonesia. Semua aturan hukum agraria tidak ada yang menyebut gondkart bisa dijadikan bukti yuridis dalam pendaftaran suatu hak tanah. Namun kalau dijadikan pelengkap hal itu bisa saja. Kedua Dianto menjelaskan, gronkart itu peta tanah yang menunjukan satu lokasi tertentu pada tanah milik negara. Jaman belanda tanah negara itu namanya tanah milik negara. Milik, karena kerajaan, raja, negara atau pemerintah. Di dalam tanah negara itu ada bagian atau beberapa bagian yang dia berikan untuk digunakan biasanya badan usaha milik negara, misalnya PT KAI, itu zaman belanda, maka dibikin petanya, namanya groundkart. Peta itu dibikin untuk menunjukan ada tanah negara yang digunakan pihak lain, jadi hak guna, bukan hak milik jadi, pemiliknya tetap negara. Kecuali sudah dijual. Dulu di zaman belanda boleh dilakukan. Kalau sekarang gak boleh negara jual tanah. Ketika dijual namanya hak pemilik si pembeli atau eigendom, tanah milik. "Saya belum pernah melihat peta grounkart seperti apa. Paling foro copyan juga sudah burem dan gak jelas dan tidak dilegalisir. Karena ketika akan dilegalisir maka harusnya badan belanda," kata Dianto. Karena mengklaim tanah hanya berdasarkan groundkart. Dianto berpandangan bahwa itu menggugurkan klaim PT KAI, maka ketika tidak punya atas hak, maka menggusur sudah salah. Pertama dia melanggar hukum karena mengaku punya tanah, kedua menggusur, pelanggaran HAM. "Saya yang mempelajari itu, jika memenangkan PT KAI, maka keputusan salah. Karena saya bersikukuh bahwa gorundkart bukan bukti alas hak kepemilikan tanah," ungkap Dianto. Mungkin dulu adalah eigendom hak jaman belanda, namun harus ada buktinya. Kalau eigendom, menurut aturan agraria kita sekarang, sejak merdeka kita punya bentuk hak baru, egendom setara hak milik, jadi begitu kita punya UU PA 1960 eigendom otomatis berubah jadi hak milik, kalau pemiliknya adalah warga indonesia. Kalau bukan warga indonesia atau orang asing, atau badan hukum maka eigendom ini berubah menjadi HGB, namun ada batas waktunya sampai 1980 atau 20 tahun sejak 1960. 20 tahun untuk proses daftar ulang untuk muncul HGB yang jelas bukan hak milik. Sampai 24 September 1980 tidak diurus, tanah eka egendom dari HGB gugur dan jadi tanah negara. Kalau selama sampai 1980, tidak ada yang mengganggu gugat, termasuk oleh pemerintah, maka warga punya hak utama untuk mendaftarkan tanahnya menjadi hak milik. Begitu jadi tanah negara boleh saja warga meminta hak atas tanah itu. Karena tidak ada komplain atau sengketa maka warga punya hak untuk itu. Dalam kasus ini, menurut Daminto pihak warga lah yang paling kuat dan memperoleh prioritas untuk mendapatkan hak atas tanah itu termasuk hak milik. Karena tahun 1980 sudah jadi tanah negara. Daminto mengatakan, PT KAI klaimnya tidak punya dasar hukum, kedua warga ini kelompok masyarakat yang paling kuat dan harus mendapat prioritas atas tanah dan itu harus diproses, ketika BPN tidak mau proses itu namanya mal administrasi. Dan merugikan warga ketika sudah mengajukan diabaikan, baik dari lurah, BPN, dan lainnya. Pada 3 maret 2020 warga sudah digusur. Karena rugi mal administrasi sudah jadi perbuatan melawan hukum. Apabila PT KAI mengklaim menhakui punya hak, maka itu keliru. Dan warga tidak semuanya tahu tentang itu. Kedua, ketika PT KAI memungut sewa dan dibayar oleh warga, seolah olah itu jadi kebenaran, padahal itu kesalahan besar. PT KAI tidak punya hak namun memungut. Maka pemungutan KAI itu perbuatan melawan hukum. "Sejak 2014 warga tahu itu eigendom, warga berhenti bayar sewa, karena tahu haknya. Dan warga sudah benar berhenti, bahkan harusnya sejak 1970an. Harusnya BPN kasih tahu sejak itu," ungkapnya. Penasehat Hukum warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ferari Kota Tegal, Yulia Anggraini mengatakan, tuntutan warga adalah gugatan melawan hukum yang telah dilakukan pihak tergugat. "Lokasi yang dihuni warga lebih dari 20 tahun tiba-tiba digusur tanpa putusan pengadilan. Itu namanya perbuatan melawan hukum. Tentu harus ada ganti rugi," katanya. "Jadi warga minta ganti kerugian baik kerugian fisik bangunan Rp 1,2 miliar dan kerugian inmateriil Rp 2 miliar. Harapannya mudah-mudahan putusan pengadilan berpihak ke kami," pungkasnya. Sidang dengan majelis hakim Sudira SH MH (Ketua), Endra Hermawan SH MH (anggota) dan Elsa Lina BR Purba SH MH (anggota) akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengar saksi dari anggota DPRD Kota Tegal, Edy Suripno dan Sisdiono Ahmad.-(sut)


Aspirasi Warga