23 Ruko Pasar Sore Diambil Alih Pemkot Tegal

By: nno
Rabu, 29-07-2020 11:40 wib
9
Share:

Sebanyak 23 ruko Pasar Sore yang berlokasi di Jalan Letjend Suprapto, Kecamatan Tegal Barat berhasil diambil alih dan kembali menjadi aset Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, Senin (27/7) siang. Pengambilan aset dilakukan Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono didampingi Wakil Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi, unsur Forkopimda, Sekda Kota Tegal, Johardi dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot. Menurut Dedy Yon, ruko yang disewa 11 pedagang diambil alih karena telah habis masa berlaku Hak Guna Bangunannya (HGB). Sesuai perjanjian, HGB yang digunakan 11 pedagang berakhir pada 2012 silam. Namun, hingga saat ini 23 ruko tersebut masih dipergunakan untuk berjualan. “Ruko ini berdiri di atas Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1 Kelurahan Tegalsari. Untuk itu, negara hadir untuk mengambil alih. Sebab, selama delapan tahun ini negara telah dirugikan hingga Rp 1,7 Miliar,” kata Dedy. Dijelaskan lebih lanjut, persoalan ruko Pasar Sore berlangsung alot untuk diselesaikan dalam era sejumlah pemimpin. Namun, keseriusan penanganan akhirnya mencapai babak baru, setelah Dedy Yon menjalin nota kesepahaman bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tegal. Langkah itu ditempuh, setelah Pemkot mencapai batas akhir dengan memberi surat peringatan kepada para pedagang. Puncaknya, Pemkot menguasakan penuh persoalan Pasar Sore kepada Kejari setempat. “Semuanya sudah diambil alih oleh Kejaksaan. Sekarang ini tinggal para pedagang mengugurkan kewajibannya dengan mengembalikan kerugian negara,” tukasnya. Dengan membayar kerugian tersebut, maka langkah berikutnya Pemkot Tegal akan kembali menyewakan ruko tersebut kepada pedagang dan masyarakat. Untuk sementara ini, seluruh ruko digembok dan ditempel segel oleh petugas Satpol. Bahkan, setiap harinya ruko-ruko berlantai dua itu akan dipantau Satpol PP dan anggota TNI Polri. Sementara, kuasa hukum pedagang Pasar Sore, Bani Adam mengaku, pihaknya telah mengupayakan hukum berupa peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA). Sebab, hasil sidang keputusan di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT) dimenangkan oleh para pedagang. “Tuntutannya, para pedagang menginginkan masa sewa dapat diperpanjang. Karena, mereka menyesalkan adanya pelarangan perpanjangan sewa sejak dulu. Padahal, hak dan kewajiban investor harus dilindungi,” tutupnya.(wn)


Aspirasi Warga