Agenda Dewan

    PU Partai Golkar Sampaikan Saran Dan Pendapat

    Sekretariat DPRD Kota Tegal

    Tegal - Menyikapi penyampaian Walikota Tegal, H Dedy Supriono Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 Pada Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Tegal memberikan saran dan pendapat.

    PU disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Golkar Teguh Imam Santoso pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (19/09/2022). Teguh menyampaikan, mengingat sisa waktu tahun anggaran 2022 kurang lebih tinggal 3 ( tiga ) bulan lagi, di harapkan bagi organisasi Perangkat daerah yang menangani kegiatan baik kegiatan yang berupa infrastruktur maupun non infrastruktur segera memacu kegiatannya, karena berdasarkan pantauan Fraksi kami masih ada kegiatan yang pencapaian targetnya masih sangat rendah belum sesuai dengan target yang Telah di tentukan.

    Senjutnya, pengaturan lampu lalu lintas di perempatan atau pertigaan agar memperhatikan hal-hal seperti, lampu lalu lintas agar mudah di lihat dengan jelas oleh pengguna jalan , tanpa terganggu oleh stiker pepohonan atau reklame yang berada di sekitar lampu. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Tegal untuk segera melakukan penertiban.

    Pengaturan durasi lampu lalu lintas di perempatan Kejambon agar di tinjau kembali baik dari arah utara ke Selatan maupun dari arah barat ke timur karena selisih waktunya terlalu singkat, sehingga dapat menimbulkan Kerawanan bagi pengguna jalan yang mau belok arah.

    Dalam rangka menghadapi musim penghujan tahun 2022 diharapkan Dinas PUPR mengadakan peninjauan/pengecekan terhadap saluran-saluran drainase yang belum berfungsi dengan baik, dalam upaya meminimalisir terjadinya genangan yang terjadi di jalan-jalan Kota Tegal. Sebelum pelaksanaan pembebasan lahan untuk fly over Tirus, maka perlu memperhatikan kepastian anggaran dari pemerintah pusat, sudah di selesaikan Detail Enginering Desain (DED).

    Mensosialisasikan lebih dahulu kepada masyarakat yang terdampak. Telah diketahui besar biaya pembebasan lahan yang di tentukan oleh apraisal. Pemerintah Kota Tegal agar mengupayakan Universal Health Coverage (UHC) sudah tercapai pada Tahun Anggara 2023 dengan harapan masyarakat Kota Tegal sudah terjamin urusan kesehatannya secara adil dan merata.

    Dengan mekanisme dan peluang perubahan anggaran setiap Tahun berjalan maka pemerintah daerah berkewajiban untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah serta mampu menyusun perencanaan dan penganggaran yang dinamis, realistis, akurat dan berbasis kinerja untuk menjawab hambatan dan tantangan yang sedang nerkembang pada setiap tahun berjalan.

    Dalam penentuan fokus program dari prioritas pembangunan pada kupa dan ppas perubahan Tahun Anggaran 2022 hendaknya memperhatikan indikator sasaran dan bagi OPD yang Tahun 2021 gagal mencapai targetnya total masih terdapat 15 indikator sasaran. Hal ini tentunya Pemerintah Daerah harus mampu menganalisis yang menjadi penyebab adanya kegagalan tersebut, kemudian Pemerintah Daerah pada kupa Tahun Anggaran 2022 agar target kinerja pada OPD-OPD yang gagal dapat di capai dan tidak terulang hal yang sama di tahun berikutnya.

    Bagi kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir Tahun Anggaran 2022 mengingat sisa waktu Tahun Anggaran 2022 kurang dari 3 (tiga) bulan diharapkan tidak diusulkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.-(sut).