Agenda Dewan

    PAN DPRD Kota Tegal Sampaikan Pandangan Umum

    Sekretariat DPRD Kota Tegal

    Tegal - Setelah Walikota Tegal, Dedy Yon Supriono menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022, Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Tegal, memberikan Pandangan Umum (PU).

    PU disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN DPRD Kota Tegal, Hj Ely Farasati pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal , Selasa (20/09/2022).

    Beberapa hal yang menjadi sorotan Fraksi PAN terkait RAPBD Tahun 2022 diantaranya : 1. Dengan adanya kenaikkan harga BBM, bagaimana sikap pemerintah Kota Tegal terhadap guru-guru swasta baik formal maupun non formal (guru ngaji TPQ)? karena mereka sangat terkena dampak dari kenaikkan BBM. Fraksi PAN berharap ada bantuan iuran BPJS Kesehatan Maupun BPJS Ketenaga kerjaan bagi guru-guru swasta baik formal maupun non formal.

    2. Terkait banyaknya pekerjaan fisik yang baru dilaksanakan pada bulan September terutama di Dinas PUPR Fraksi PAN menanyakan bagaimana kesiapan dinas terkait dalam merencakan kegiatan? sampai-sampai bulan September baru mulai berjalan, padahal Walikota Tegal telah menginstruksikan terkait kegiatan pembangunan fisik mulai dilakukan pada awal tahun. Kendala apakah yang dialami PUPR? Sehingga tidak bisa melaksanakan instruksi Walikota Tegal.

    3 Menjelang musim hujan Fraksi PAN menanyakan sejauh mana kesiapan Pemerintah Kota Tegal menghadapi musim hujan? karena Fraksi PAN melihat kondisi kota Tegal yang sangat memprihatinkan. Ketika Hujan sebentar saja terjadi genangan yang cukup tinggi dimana-mana. Apa lagi ditambah kegiatan kegiatan penataan saluran belum selesai dilaksanakan sehingga bisa memperparah keadaan.

    4. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, untuk itu Fraksi PAN mendorong pemerintah kota Tegal mewujudkan cakupan Kesehatan semesta atau Universal Healt Coverage(UHC). untuk terwujudnya UHC diperlukan 95 persen masyarakat kota Tegal yang terdaftar dalam program JKN, sejauh mana langkah Pemkot dalam mewujudkan UHC di Kota Tegal? Sudah berapa persenkah masyarakat Kota Tegal yang terdaftar dalam program JKN?

    5. Terkait pembangunan fisik yang menelan Biaya yang sangat besar, seperti pembangunan Jalan Ahmad Yani dan alun-alun kota Tegal, sejauh mana pemerintah Kota Tegal mengoptimalkan hasil dari pembangunan tersebut? mampukkah menaikkan PAD? Fraksi PAN juga belum melihat adanya progres yang sesuai dengan angan-angan pemerintah kota Tegal. Alun-alun juga belum sepenuhnya dinikmati oleh masyrakat umum.

    6. Dalam melakukan pembangunan sudahkah melibatkan unsur BPBD sehingga dapat mengurangi dampak negative daripembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana kebakaran seperti yang terjadi di TPAS muara Reja? Fraksi PAN melihat pembangunan tempat-tempat yang padat dan banyak berinteraksinya masyrakat seperti perkantoran dan pasar perlu dikoordinasikan dengan BPBD sehingga bila terjadi bencana bisa meminimalisir terjadinya korban.-(sut)