Agenda Dewan

    PU Fraksi PKS Soroti Sejumlah Persoalan

    Sekretariat DPRD Kota Tegal

    Tegal - Pandangan Umum (PU) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Tegal yang disampaikan oleh H Amiruddin Lc pada Rapar Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (20/09/2022) menyoroti sejumlah persoalan.

    Amiruddin menyampaikan, dengan adanya kenaikan harga bbm subsidi dimana sejak awal Fraksi PKS DPR RI menolak keras kebijakan pemerintah ini, saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, yaitu memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat yang lain. Hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kenaikan harga BBM akan menaikan angka inflasi, hal ini bisa kita lihat dengan adanya kebijakan pemerintah pusat berupa kebijakan social and economic safety net.

    Pada pembahasan KUPA PPAS perubahan beberapa waktu lalu, TAPD Pemerintah Kota Tegal telah menyampaikan hasil perhitungan untuk RAPBD 2022 ini, alokasi anggaran sebesar Rp 2 milyar lebih, untuk penanganan dampak kenaikan inflasi.

    Fraksi PKS meminta dengan sangat, bahwa dalam pembahasan RAPBD 2022 nanti, pemerintah kota harus bisa menjabarkan alokasi anggaran tersebut secara rinci berupa kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga benar benar tepat sasaran dan bisa dirasakan oleh masyarat untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

    Pada PU Fraksi PKS juga menyinggung rencana Pemerintah Kota Tegal tentang pembangunan fly over diatas perlintasan kereta api di tirus. Fraksi PKS menerima aspirasi dari masyarakat yang tinggal di sekitar Tirus, sebagian besar warga justru menginginkan pembuatan jalan baru yang merupakan terusan Jalan Kapten Sudibyo kurang lebih 50-100 Meter.

    Saat ini banyak sekali penggalian untuk jaringan fiber optic dan pemasangan tiang tiang baru untuk jaringan internet dari provider penyedia jasa internet. Jalan-jalan yang telah bagus dibangun harus digali baik itu sejajar maupun melintang jalan, tidak jarang juga mengenai saluran air dan akses masuk rumah masyarakat. Saat telah selesai tidak dilakukan perbaikan atau mengembalikan ke kondisi semula, terkesan dilakukan pembiaran dan pengurukan seadanya. Begitu juga dalam pemasangan tiang tiang jaringan baru, banyak yang dilakukan secara asal saja, tidak mempertimbangkan estetika dan kepentingan masyarakat, terjadi banyak benturan dengan masyarakat, membuat kabel kabel semakin semrawut dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

    "Kami minta pemerintah kota mengatur dan menertibkan pemasangan jalur fo dan tiang tiang tersebut," ujar Amir.

    Pembangunan tempat relokasi PKL Alun-alun dilahan milik CMJT yang sudah dilakukan sewa oleh Pemkot Tegal sejak 14 Desember 2021, sampai saat ini pantauan dari Fraksi PKS lahan tersebut belum ada perkembangn apa-apa? "Bagaimana janji dan kesungguhan Pemkot Tegal terkait penataan dan pemberdayaan PKL dampak dari pembangunan Alun- alun dan Taman Pancasila. Mohon tanggapanya," pungkas Amir.-(sut).