Agenda Dewan

    Pandangan Umum Fraksi PKB Beri Catatan Penting

    Sekretariat DPRD Kota Tegal

    Tegal - Menyikapi penyampaian nota keuangan Walikota Tegal terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, dalam Pandangan Umum (PU) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Tegal memberikan catatan penting.

    PU disampaikan oleh H Eko Susanto pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegak Senin (19/09/2022).

    Setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail terhadap deskripsi materi pengantar nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tegal Tentang Perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022, Fraksi PKB memberikan beberapa catatan penting sebagai masukan serta pijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa-masa yang akan datang.

    Fraksi PKB mempertanyakan rencana yang akan dilakukan pemerintah Kota Tegal pada perubahan APBD Tahun 2022 agar pengangguran dan kemiskinan dapat ditahan seminimal mungkin. Fraksi PKB berharap untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan, semua kegiatan pembangunan dapat memberdayakan masyarakat Kota Tegal, agar dilaksanakannya kegiatan padat karya, sehingga masyarakat Kota Tegal bukan menjadi penonton di kotanya sendiri.

    Penataan dan pemberdayaan PKL dan pelaku usaha harus secara porcial dan perencanaan dengan pendataan berapa PKL yang di data, apakah tempat untuk penataannya sesuai dengan tempat yang dibutuhkan. Fraksi PKB ingin menekankan kembali tidak ada penggusuran PKL yang ada adalah penataan. Agar di perubahan APBD 2022 adanya bantuan sembako untuk keluarga tidak mampu, terutama untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan, baik untuk KIS dan KIP serta untuk pengurusan BPJS untuk keluarga tidak mampu.

    "Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tegal dan DPRD Kota Tegal yang untuk APBD Tahun 2023 sudah dapat tercukupi kebutuhan anggarannya," kata Eko.

    Fraksi PKB mengharapkan agar setiap satu rupiah dana APBD Kota Tegal betul-betul untuk kebutuhan prioritas masyarakat dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pemerintah terhadap pengurangan subsidi BBM dengan mengalihkan pada program bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, akan berdampak pula terhadap kenaikan sebagian besar harga kebutuhan pokok di masyarakat, sehingga dampaknya terasa adanya penurunan kemampuan daya beli masyarakat. Kondisi demikian apabila tidak diikuti kebijakan pemerintah daerah yang tepat maka akan berdampak lebih luas lagi berkaitan dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin, untuk itu kami berharap pemerintah kota tegal dapat memberikan solusi serta menjawab permasalahan tersebut dengan cepat dan tanggap, diantaranya dengan menyusun prioritas anggaran yang tepat sasaran.

    Terhadap program dan kegiatan yang sudah di anggarkan dan akan di anggarkan pada rencana anggaran perubahan APBD 2022 harus dipastikan bahwa OPD sudah siap, mulai dari dokumen perencanaan sampai administrasi kegiatannya, sehingga dipastikan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditentukan serta kualitas kegiatannya sesuai perencanaan dan hasilnya dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

    Terkait fungsi ekonomi dengan rencana anggaran sebesar Rp 118.846.866.448 dan fungsi perlindungan sosial dengan rencana anggaran sebesar Rp 9.784.092.613 maka Fraksi PKB menanyakan, dengan anggaran yang ada, bagaimana bentuk kegiatan yang akan dilakukan?.-(sut).