Pansus DPRD Setujui Penetapan 3 Raperda Kota Tegal

By: nno
Jumat, 14-02-2020 00:08 wib
13
Share:

Tegal - Tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tegal penyetujui penetapan 3 Raperda tentang perubahan Perda 3 Tahun 2012 tentang retribusi perijinan tertentu. Perubahan Perda 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tegal. Pencabutan 3 Peraturan Daerah. Persetujuan penetapan 3 Raperda tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal yang digelar di gedung Paripurna DPRD Jalan Pemuda Kota Tegal Kamis (13/2/2020). Tiga Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Tegal, yang masing-masing Pansus 1 diketuai oleh Ansori Faqih, Pansus 2 H Edy Suripno dan Pansus 3 diketuai oleh Enny Yuningsih telah menyatakan menyetujui. Pansus 1 menyetujui hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi perijinan tertentu. Hasil pembahasan Rancangan Raperda tentang perubahan Perda Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang retribusi perijinan tertentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Pansus 2 menyetujui hasil pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Kota Tegal, Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Hasil pembahasan Raperda tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan bagia yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Untuk Pansus 3 juga menyetujui hasil pembahasan Raperda tentang pencabutan Perda Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2001 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan dan Perda Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan ijin gangguan. Hasil pembahasan Raperda tentang pencabutan Perda Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2001 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, Perda Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2010 tentang penataan lembaga kemasyarakatan dan Perda Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang penyelenggaran ijin gangguan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini ditetapkan 13 Pebruari 2020.-(sut)


Aspirasi Warga